Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

MK: Mendagri Tak Boleh Batalkan Perda Provinsi, Kabupaten dan Kota

MK batalkan wewenang mendari hapuskan perda

MK batalkan wewenang mendari hapuskan perda. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan frasa “Perda Provinsi dan “sebagaimana tertuang dalam pasal 251 ayat 1, ayat 4, ayat (7), serta ayat (5) UU Pemerintahan Daerah inkonstitusional. Terlebih majelis hakim telah membatalkan kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda Kabupaten dan Kota.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017).

“Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” papar Arief.

Dalam pertimbangannya majelis hakim juga melihat permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, norma di dalam pasal itu menjadi kehilangan relevansi

“Karena Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 di dalamnya mengatur mengenai tata cara penghentian dan pencabutan Perda yang berkait langsung dengan Pasal 251 ayat (4) UU 23/2014 di mana frasa “Perda Provinsi” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” ucap majelis hakim.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan keputusan tersebut.

“Dengan keputusan MK yang final dan mengikat, tentu Kemendagri akan ada kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda. Walau keputusan final, Kemendagri sangat menyayangkan putusan ini,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Rabu (14/6/2017).

Menurut Tjahjo, pemerintah daerah harus mengeluarkan putusan yang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Hal itu sangat penting untuk pembangunan nasional.

“Adapun pemerintah adalah satu dari pusat sampai daerah. Namun, Kemendagri pasti akan menempuh cara lain,” ujar Tjahjo.

Pemerintah Pusat harus memiliki cara untuk mengkontrol pemerintah daerah. Sehingga, tidak ada program atau kebijakan yang bertentangan antara pusat dan daerah.

“Kalau tidak ada pengawasan, pasti Perda-perda dikhawatirkan bertentangan dengan keputusan atau kebijakan pemerintah pusat. Karena program-program kebijakan strategis pusat perinsipnya harus bisa terlaksana di daerah,” ujar Tjahjo.

“Dan, program daerah harus selaras dengan program pusat sesuai dengan sikon (situasi dan kondisi) budaya dan geografis kebutuhan masyarakat di daerah,” ucap Tjahjo.

Rencananya, Kemendagri akan melakukan beberapa hal untuk memperkuat pengawasan kebijakan. “Kemendagri akan perkuat terkait fasilitas, penerbitan nomor registrasi perda, mengintensifkan pelatihan penyusunan perda,” ujar Tjahjo.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: