Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Bantah KPK, Yasonna Tegaskan Tak Ada Obral Remisi Napi Kasus Korupsi

Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi

Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi. (Kompas)

Anekainfounik.net. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengobral remisi untuk para narapidana kasus korupsi. Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi harapan dari Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif agar remisi koruptor tak diobral.

“Siapa yang obral?” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (19/8/2017), seperti diberitakan Kompascom.

Aturan tentang pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam PP No 99/2012 tersebut, ketentuan justice collaborator digunakan sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika.

Justice collaborator adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya.

Yasonna memastikan bahwa semua remisi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Misalnya, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

“Kan Nazaruddin dikasih justice collaborator,” kata dia.

Yasonna mengakui, ada juga napi korupsi yang tidak termasuk justice collaborator, namun mendapatkan remisi. Misalnya, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan.

Menurut Yasonna, pemberian remisi tersebut karena masih menggunakan aturan yang lama, yakni PP 28/2006. Aturan itu belum mengatur soal justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi.

“Kalau Gayus memang dia bukan PP yang 99, tapi 28,” kata politisi PDI-P ini.

Total, ada 400 orang narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan dalam rangka HUT ke-72 RI.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif sebelumnya berharap pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi tidak asal diberikan. Menurut Syarif, napi koruptor yang bisa menerima remisi adalah napi yang berstatus justice collaborator.

“Kalau dia (narapidana) bukan justice collaborator, dia tidak berhak mendapatkan remisi. Kami berharap kepada Kementerian Hukum dan HAM, remisi itu jangan diobral,” ujar Syarif, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Yasonna H Laoly memastikan narapidana kasus terorisme yang mendapatkan remisi sudah bertaubat.

Para napi tersebut diharapkan tidak lagi menebar teror apabila sudah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

“Saya kira kalau orang sudah berbuat baik, manusia pasti ada pertaubatan,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, dalam menentukan apakah seorang napi kasus korupsi sudah bertaubat atau tidak, Kemenkumham bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lembaga itulah yang memberikan penilaian terhadap napi.

“Karena permasyarakatan kita memang arahnya untuk membina dan untuk orang bertaubat,” ucap Yasonna.

Yasonna mengakui, ada sejumlah napi kasus terorisme yang kembali melakukan aksi teror setelah keluar dari lapas. Misalnya, aksi teror yang terjadi di Thamrin, Jakarta, pada Januari 2016 lalu.

Pelaku teror, Afif alias Sunakim, pernah meringkuk di penjara dengan vonis tujuh tahun penjara akibat ikut dalam latihan militer Jalin Jantho, Aceh, pada tahun 2010.

Namun, Yasonna menegaskan, lebih banyak napi kasus terorisme yang memilih bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

“Maka ada beberapa teroris juga yang kami beri (remisi), tetapi kita bekerja sama dengan BNPT. Kami evaluasi, kami bekerja sama dengan tim untuk itu. Jadi lihat secara proporsional,” kata Yasonna.

Yasonna sebelumnya mengumumkan, ada 35 narapidana dan tahanan kasus terorisme mendapatkan remisi pada HUT ke-72 RI hari ini, Kamis (17/8/2017).

Syarif mengakui pemberian remisi bagi narapidana dalam kasus apa pun adalah hak Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Syarif meminta agar Kementerian lebih membatasi pemberian remisi bagi narapidana dalam kejahatan khusus seperti narkoba, terorisme dan korupsi.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: