Iklan
//
Anda membaca...
Bisnis

Freeport Akhirnya Sepakat Jual 51% Saham dan Bangun Smelter

CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson bersama Sri Mulyani dan Ignasius Jonan

CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson bersama Sri Mulyani dan Ignasius Jonan. (KementerianESDM)

Anekainfounik.net. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, yang diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.

Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Berikut kesepakatannya:

1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)

Perpanjangan izin ini diberikan dengan 4 syarat yaitu:

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK)
2. Divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
3. Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk Freeport Indonesia

“Presiden menyetujui berdasarkan UU Minerba ada perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun yang persyaratannya ditulis dalam IUPK. Perpanjangan bisa diajukan sejak sekarang. Kalau dipenuhi bisa diperpanjang. Hasil perundingan sesuai instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional namun tetap menjaga iklim investasi,” tutur Jonan dalam pengumuman hasil kesepakatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan, ketiga kesepakatan tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan tidak mudah untuk diselesaikan.

“Pemerintah akan mendorong lebih keras lagi supaya bisa disepakati lebih cepat,” tegas Sri Mulyani.

“Kami optimis bisa menuangkan ini dalam waktu dekat. Perundingan ini tidak mudah, Presiden sangat tegas menjaga kepentingan Indonesia. Dengan 3 hal itu maka perpanjangan izin operasi bisa diberikan kepada Freeport Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

Setoran Freeport ke Negara Bakal Lebih Besar

Presiden Jokowi telah memberikan arahan mengenai perundingan dengan Freeport Indonesia. Prinsipnya divestasi saham sebesar 51% harus dicapai, pembangunan smelter bisa direalisasikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan selanjutnya penerimaan negara harus lebih besar dari skema yang sebelumnya.

“Mengenai jaminan bahwa penerimaan negara dari operasi PT Freeport Indonesia lebih besar dari yang selama ini diterima dalam kontrak karya,” kata Sri Mulyani

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga menyebutkan, khusus dengan penerimaan negara dari operasi Freeport Indonesia berbentuk banyak, mulai dari PNBP yakni royalti, maupun dari pajak dari PPN, PPh, hingga pajak daerah.

Meski demikian, dia masih enggan menyebutkan berapa porsi penerimaan negara yang lebih besar tersebut. Namun, kepastian dari penerimaan itu berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 169 Huruf C.

“Untuk bentuknya, kami akan letakkan dalam lampiran IUPK, huruf M dan O, apa-apa kewajiban Freeport dalam memenuhi kewajiban menyetor, baik royalti, PPN, PPh, PBB, pajak daerah, dalam bentuk sharing revenue antara pusat dan daerah, akan dituangkan PP, dan memuat berbagai komponen yang harus disetorkan, dengan basis PP itu kita akan menuangkan IUPK, itu yang selama ini disampaikan,” tegas dia.

Dia menyebutkan, untuk mencapai kesepakatan ini bukan hal yang mudah, apalagi mengenai isu divestasi saham, pembangunan smelter, dan penerimaan negara. Mengenai isu perpajakan, Sri Mulyani mengaku akan tetap melihat sesuai UU yang berlaku, dan mengenai skema ini juga nantinya akan diproses lebih lanjut dan akan masuk dalam lampiran IUPK.

“Saya tidak akan menyampaikan komposisinya maupun persentasenya, tapi yang sudah dihitung dari PNBP dari royalti, pajak sendiri maupun dipungut Freeport ke RI, komposisinya rata-rata meningkatkan lebih tinggi dari total sales dan income, akan lebih tinggi apabila dari kontrak karya, kita hitung ke belakang, dan meneliti dari angkanya dan kita dapatkan jumlah lebih besarnya. Kita akan finalkan dalam menetapkan lampiran IUPK yang tadi disampaikan,” tutup dia.

Iklan

Diskusi

One thought on “Freeport Akhirnya Sepakat Jual 51% Saham dan Bangun Smelter

  1. bukan sesuatu yang mudah

    Posted by dietdietsihat | Agustus 30, 2017, 12:23 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: