Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Fadli Zon Tuding Jokowi Kumpulkan Penyebar Hoax di Istana

Fadli Zon kembali mengkritik Jokowi

Fadli Zon kembali mengkritik Jokowi. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istana. Fadli menuding sebagian pegiat media sosial yang diundang ke Istana merupakan buzzer politik dan penyebar hoax atau kabar bohong.

“Saya ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).

“Di tengah wabah hoax, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara,” ujar dia.

Fadli meminta kegiatan mengumpulkan buzzer politik ini tak dilanjutkan karena hanya akan merusak wibawa negara.

Dia menilai, langkah ini kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoaks dan kebencian di media sosial.

Tindakan Presiden yang sering mengundang para pegiat media sosial ke Istana, kata dia, hanya memperkuat kesan di masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoaks dan ujaran kebencian ini.

“Sebab, jika menyangkut para ‘buzzer Istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat,” ucap Fadli.

Fadli mencontohkan, salah satu buzzer yang diundang ke Istana pernah menyebarkan hoaks terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, yang bersangkutan tak pernah diproses dan justru dirangkul oleh pemerintah. Orang yang dimaksud adalah Ulin Yusron yang pernah mengunggah foto Prabowo dengan dandanan ala Hitler lengkap dengan kostum dan lambang Nazi pada 2014 yang lalu.

“Ini adalah tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hoax, hate speech, dan SARA di media sosial,” kata Fadli.

Fadli mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoaks dan isu-isu SARA, seperti kelompok Saracen.

Jika benar Saracen adalah industri jasa yang membisniskan penyebaran hoaks, isu-isu SARA dan ujaran kebencian, maka polisi harus bisa membongkarnya secara tuntas dan transparan.

Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa.

“Di sisi lain, dari berbagai perkembangan berita yang ada kelihatannya kasus ini tak sebesar eksposenya. Saya cenderung menilai kasus Saracen ini sekadar dagelan baru,” ujar Fadli.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: