Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Agar Tak Ada Lagi Kepala Daerah Korupsi, Ini 4 Rekomendasi KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Pekan ini, KPK melakukan OTT di tiga daerah. Yakni, OTT di Kabupaten Batubara. Selanjutnya, KPK menahan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Kemudian, KPK melakukan OTT di Banjarmasin. KPK menetapkan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada Anggota DPRD Kota Banjarmasin terkait persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar.

Satu dari empat tersangka itu termasuk Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Andi Effendi.

Terakhir, KPK melakukan OTT di Kota Batu, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Baca juga: Ditahan KPK, Wali Kota Batu Masih Membantah Terima Duit Suap

Dari tiga kasus di atas, PK mengakui maraknya penangkapan Kepala Daerah yang terkait korupsi memiliki kesamaan motif. KPK merekomendasikan empat poin yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan Pemerintah Daerah (Pemda).

1. Sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan

Laode mengusulkan agar sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan. Apalagi, kata dia, kasus suap yang marak terjadi di lembaga pemerintahan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Menu pertama, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa sehingga transparan. Kalau belum e-catalog sedang kita bantu agar seluruh Indonesia itu wajib e-program, jadi pembengkakan biaya itu tidak terjadi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Minggu (17/9/2017).

2. Sistem Perizinan Satu Pintu

Laode mengatakan, sistem perizinan satu pintu akan membuat sebuah proyek mudah untuk dikontrol. Dia juga mengusulkan agar tak ada pertemuan tatap muka antara pemohon proyek dan pejabat pemberi izin.
“Seperti di Bandung ternyata untuk mengkril harus bayar juga, jadi selalu ada keterbatasan sistem,” kata dia.

3. Sistem penganggaran yang baik

“Itu yang terjadi di Banjarmasin supaya DPRD dengan Bupati dibuat e-planning dan e-budgeting yang baik. Sayangnya sampai hari ini belum semua menerapkan itu,” lanjut Laode.

4. Penguatan APIP

Yang terakhir, Laode menyebut, harus ada penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). “Tolong ini jangan hanya dilakukan KPK, tapi semua kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Untuk penguatan APIP sendiri, dia mengusulkan agar inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten berasal dari pegawai Kementerian Dalam Negeri.

“Sementara kita kerja sama dengan Kemendagri soal ini. Saat ini sedang kami bahas. kita penginnya kepala inspektorat itu seluruhnya pegawai. Tapi ini enggak bisa sekaligus karena membutuhkan banyak sekali orang. Kabupaten seluruhnya sekarang 500 lebih. At least butuh 600 orang,” tuturnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan