Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Dinilai Berpolitik, Panglima TNI Diminta Mundur oleh Banyak Pihak

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (viva.co.id)

Anekainfounik.net. Berbagai pihak meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai dinilai telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya yang kontroversial akhir-akhir ini. Mulai dari perintah menonton film G30S/PKI hingga ucapannya, membaca puisi yang mengkritik pemerintah soal pembelian 5.000 pucuk senjata api yang kemudian diralat oleh Menkopolhukam Wiranto.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai Jenderal Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini. Dia menyebut tiga contoh, yakni menunggangi momentum aksi demo 4 November (411) atau 2 Desember alias 212. Kedua, dengan mendorong momentum, misalnya melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ketiga, menciptakan momentum baru.

“Saya sudah lihat dia berpolitik sejak setahun lalu. Buat saya berat untuk mengatakan dia (Jenderal Gatot) tidak berpolitik,” kata Muradi kepada wartawan, Selasa (26/9/2017). “Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, ya sudah saya berpolitik,” tambah dia.

Sementara, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (KRSK) menyatakan ini bukan pertama kali Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap bukan wewenang dan tanggungjawabnya.

“Kalau ini dibiarkan dan selesai begitu saja, kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya kira persoalan ini tidak bisa selesai satu demi satu,” kata Hendardi, dalam jumpa pers, Senin (25/09), dilansir BBC Indonesia.

Sementara, pimpinan Yayasan Teguh Keadilan, Sugeng Teguh Santosa mengatakan, cara pikir dan pernyataan panglima TNI terkait isu pengadaan senjata ilegal itu merupakan “tindakan yang lepas dari sistem kerja lembaga negara yang terstruktur dan seharusnya rigid.”

“Pernyataan tersebut telah mereduksi bahkan mendegradasi TNI sebagai institusi keamanan negara menjadi semacam ormas, bahkan menjadi sekelompok paramiliter. Jadi, didegradasi sendiri oleh panglima TNI,” kata Sugeng.

Sugeng juga menyebut pernyataan panglima TNI itu “bisa memprovokasi potensi konflik Polri dan TNI di level bawah yang sering terjadi”.

Pegiat LSM Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, sikap panglima TNI yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang ‘berseberangan’ dengan kebijakan resmi pemerintah, seharusnya disikapi secara tegas oleh Presiden Jokowi.

“Presiden sudah beberapa kali ingin menunjukkan dialah panglima TNI tertinggi, tapi drama hari ini menunjukkan presiden masih lemah,” kata Puri.

Dia kemudian menyimpulkan “Ini adalah watak kegagalan koordinasi, kegagalan untuk menciptakan kondusifitas antar aktor.” Seharusnya, lanjutnya, “harus ada upaya koreksi” dari presiden.

Di akhir jumpa pers, KRSK kemudian meminta agar Presiden Jokowi melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI.

Yaitu “dengan melakukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih panglima TNI yang baru,” kata Pimpinan LSM Imparsial, Al Araf, saat membacakan pernyataannya.

“Presiden tidak bisa berpangku tangan, dan harus mengambil tindakan yang pasti untuk hal semacam ini, karena ini berhubungan dengan operasional kenegaraan,” kata Hendardi, pimpinan LSM Setara.

Seperti diberitakan detikcom, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. “Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja,” ucap Gatot, 4 Mei 2017.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Polri baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan berbuat makar dengan menunggangi aksi-aksi massa. Meski terkesan sungkan, Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto kepada pers akhirnya menyatakan, “Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Bukti, ada bukti. Bukti kan pasti ada,” kata Setyo menanggapi pernyataan Jenderal Gatot.

Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi ‘Tapi Bukan Kami Punya’. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.

“Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo membenarkan ucapannya tersebut, tetapi menganggap isi pidatonya tidak untuk disebarkan ke masyarakat. Di hadapan peserta acara silaturrahmi yang dihadiri purnawirawan TNI, Jumat (22/09) malam, Gatot Nurmantyo -berdasarkan data intelijen- melontarkan pernyataan “ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata di luar institusi militer”.

Ucapan Gatot ini menyebar luas di masyarakat setelah disebarkan di YouTube. Lebih lanjut Gatot mengatakan TNI akan mengambil tindakan apabila hal itu terjadi, termasuk “menyerbu” sebuah institusi keamanan yang belakangan diketahui adalah BIN (Badan Inteligen Negara).

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: