Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ini Alasan Hakim Praperadilan Novanto Tolak Putar Bukti Rekaman KPK

Hakim praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar

Hakim praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar. (Tirto.id)

Anekainfounik.net. Hakim tunggal Cepi Iskandar menolak diputarkannya alat bukti rekaman elektronik yang akan disampaikan KPK dalam persidangan praperadilan. Hakim berpendapat, jika dalam rekaman itu ada nama pemohon, hal itu akan melanggar hak asasi manusia Setya Novanto.

“Begini, majelis berpendapat kalau menyangkut sudah ada nama orang yang di situ (rekaman) yang akan diperdengarkan. Itu kan menyangkut (nama) orang. Menyangkut hak asasinya orang itu di persidangan itu,” kata hakim Cepi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).

Cepi khawatir, apabila rekaman itu diputar namun sidang materi pokoknya nanti tidak terbukti, itu akan jadi masalah. “Kami memberikan kesempatan yang sama silakan saja. Kalau misalnya di perkara pokoknya tidak terbukti atau itu menyangkut hak asasi seseorang disalahkan ini,” ujar Cepi.

Cepi kemudian menyarankan KPK, karena rekaman tidak dapat diputarkan, KPK juga bisa memberikan rekaman tersebut kepada hakim sebagai alat bukti tambahan.

“Saya berpendapat alangkah baiknya bukti itu disampaikan dianggap sudah memberikan bukti. Dianggap bukti itu sudah ada. Bukti disaksikan pemohon. Ini lho dari termohon bukti rekaman seperti itu sehingga di tahun 2013 sudah ada bukti permulaan atau dua alat bukti yang dimaksud dalam hal tersebut,” kata Cepi.

Awalnya Kabiro Hukum KPK Setiadi menceritakan alat bukti rekaman tersebut diperoleh saat proses penyidikan pada 2013. Tujuan memutarkan alat rekaman tersebut sebenarnya adalah membuktikan adanya proses penyelidikan dan penyidikan sehingga menolak permohonan praperadilan Novanto yang menyebut KPK tidak melakukan proses penyidikan dan tidak memiliki alat bukti yang kuat.

“Begini. Ini sifatnya sangat spesial, sangat khusus. Itu nilainya kalau ditambah bukti yang sudah kami sampaikan dalam bentuk CD atau flashdisk bobotnya paling tinggi karena menyebutkan pihak terkait di proses ini,” kata Setiadi.

Setiadi menjelaskan alat bukti rekaman tersebut didapatkan pada 2013 saat proses penyelidikan. Namun dia tidak bisa menjelaskan isi rekaman tersebut.

“Rekaman itu dari hasil penyelidikan rekan-rekan tahun 2013 dalam rekaman itu informasi dari penyidik ada beberapa pihak saksi, baik di dalam maupun luar, menyampaikan hal-hal terkait pemohon. Saya tidak bisa sampaikan substansi isinya karena tidak jadi diberikan kesempatan dan izin,” ujar Setiadi.

Padahal, menurutnya, pemutaran alat bukti rekaman itu untuk menjelaskan adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 44 UU KPK ayat 2 untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selain itu, dengan adanya pemutaran rekaman KPK, itu tidak bermaksud mempengaruhi opini publik.

“Penyampaian izin rekaman itu bagian dari pelaksanaan implementasi Pasal 44 UU KPK ayat 2 yang menyebutkan dua bukti permulaan yang cukup bisa menetapkan tersangka. Yang tidak hanya masalah dokumen, tapi juga rekaman catatan dan hal-hal bersifat elektronik,” ucapnya.

“Alasan kedua ini yang akan kami sampaikan bukan kemauan mempengaruhi publik. Kami tidak berusaha mempengaruhi opini publik karena publik sebenarnya suda bisa menilai, bahkan bisa mengikuti proses yang dilakukan terhadap pemohon,” ungkap Setiadi.

Namun Setiadi tidak mau membuka apakah rekaman tersebut menegaskan peran Setya Novanto atau tidak. Sebab, rekaman itu tidak diperdengarkan dalam sidang.

“Saya tidak mengatakan demikian. Saya sudah dengarkan, tapi belum mau (beri tahu) karena kan belum disampaikan,” kata Setiadi.

Ia menjelaskan rekaman tersebut berdurasi sekitar 40 menit dan berada dalam satu file utuh. Ia menegaskan tidak memberikan transkrip rekaman itu kepada hakim tunggal dalam sidang praperadilan Novanto.

“Kurang-lebih 40 menit,” kata Setiadi.

Akan tetapi, setelah mendengar putusan hakim Cepi yang menolak rekaman tersebut diputarkan, Setiadi memutuskan tidak jadi memberikan rekaman tersebut sebagai alat bukti.

“Saya rasa karena nggak ada kesempatan dan izin, kami nggak jadi berikan,” ujar Setiadi.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: