Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Bahayanya Gagal Paham Eggi Sudjana & Jonru Soal Makna Esa Sila Pertama

Eggi Sudjana dan postingan Jonru soal makna esa

Eggi Sudjana dan postingan Jonru soal makna esa. (Liputan6.com/Facebook)

Anekainfounik.net. Pernyataan Eggi Sudjana soal sila pertama Pancasila, yang hanya sesuai untuk ajaran Islam dinilai tidak sesuai dengan sejarah dan hanyalah menciptakan kegaduhan umat beragama di Indonesia. Alhasil, pengacara senior ini kini dilaporkan berbagai pihak kepolisian terkait hate speech.

Dalam sebuah video yang beredar di Youtube, Eggi menyatakan hanya Islam yang paling sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, menurutnya, agama selain Islam yang tidak mengakui konsep monoteisme tidak sesuai dengan Pancasila, dan dengan begitu bisa dibubarkan dengan Perppu Ormas.

Eggi sendiri adalah salah satu pihak penggugat agar Perppu Ormas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha setahu saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali apa yang diajarkan Siddhartha Gautama. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perppu diterima dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan,” kata Eggi.

Eggi mengklaim, dari semua agama yang diakui di Indonesia, hanya Islam yang memiliki konsep tauhid atau mengesakan Tuhan. Artinya, Eggi memaknai Esa yang berasal dari bahasa Sangserke sebagai tunggal (tauhid). Padahal Esa mengandung makna kekuasaan.

Jadi sila pertama Pancasila, berarti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa.

“Esa itu penggunaan yang umum dalam bahasa Sanskrit. Esa artinya bukan tunggal, satu. Itu (tunggal, merujuk pada) Eka. Kalau esa artinya maha kuasa. Keesaannya merujuk pada kekuasaannya,” kata Pemimpin Redaksi Jurnal Sejarah, Andi Achdian, seperti diberitakan Tirto, Jumat (6/10/2017).

Dengan demikian, kata “esa” dalam sila pertama Pancasila tidak merujuk kepada konsep ketuhanan tertentu, apakah monoteisme atau politeisme. Dalam hal ini, Eggi gagal paham baik secara makna maupun sejarah sila pertama itu sendiri.

Ketidakmengertian soal makna “esa” memang dapat mengganggu rasa kebinekaan warga negara Indonesia. Apalagi, jika digunakan menciptakan opini bahwa agama non-Islam harus dilarang.

Eggi bukan orang pertama yang ‘mempromosikan’ kesalahan makna ini. Salah satu tersangka kasus ujaran kebencian, Jonru atau Jon Riah Ukur Ginting pernah membuat kesalahan makna ini menjadi viral lewat postingannya yang sangat berbahaya di akun fanpage Faceboook miliknya, seperti yang ada di bawah ini.

Kegagalpahaman soal makna lalu digiring sebagai opini untuk menyudutkan agama lain seperti yang dilakukan Jonru dalam postingan di atas memang sangat berbahaya dan berpotensi menciptakan kegaduhan nasional. Wajar saja, jika pihak kepolisian melakukan proses hukum terhadap Jonru, yang sering melakukan potingan bernada ujaran kebencian.

Selain soal makna, mereka juga dinilai gagal paham soal sejarah sila pertama tersebut.

Ditilik dari proses pembentukannya, sila pertama itu justru merupakan kompromi para pendiri bangsa agar bisa mengakomodir semua kepentingan. Sejarah Pancasila dapat dirunut dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 1 Maret 1945, tapi baru menggelar rapat untuk kali pertama pada 28 Mei 1945. Rapat perdana mereka membahas soal dasar negara.

“Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?” kata dr. Radjiman Wediodiningrat dalam pidato pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Radjiman ketika itu menjabat sebagai ketua BPUPKI.

Dalam sidang itu akhirnya dirumuskan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dokumen ini memuat tujuh kata yang berbunyi “ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,” ditambah dengan empat sila lain akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara. Tujuh kata ini kemudian jadi sumber perdebatan.

“Kemudian Sam Ratulangi dan delegasi Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri jika kalimat kewajiban umat Muslim menjalankan syariat dan persyaratan Muslim yang jadi presiden tidak dihapus,” kata Muhammad Iqbal, Sejarawan dan Pengajar di IAIN Palangka Raya.

Menanggapi keberatan itu, pada 18 Agustus 1945, di pagi hari sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai, Hatta dan Sukarno, beserta sejumlah tokoh Islam menggelar rapat nonformal. Tokoh Islam yang hadir itu di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Teuku Mohammad Hasan.

Kalangan Islam tentu sulit menerima itu. Namun berkat “kejelian” Sukarno yang menggandeng Kasman Singodimedjo menjadi anggota tambahan PPKI bersama Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subarjo, penolakan kalangan Islam tersebut akhirnya melunak. Termasuk Ketua Umum Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Islam yang paling keras menolak perubahan sila pertama.

“Ini karena alasan keutuhan negara Indonesia. Akhirnya PPKI menghilangkan kata-kata itu. Selain itu, dalam naskah UUD, lema “Allah” diganti “Tuhan” yang lebih umum,” kata Iqbal.

Jika tidak tahu, lebih baik diam. Tapi memilih diam, bukan berarti tidak tahu. Diamnya orang bijak adalah karena ia selalu berpikir bagaimana caranya agar apa yang akan ia ucapkan atau lakukan nantinya dapat bernilai positif, bukan menjadi hal yang sia-sia apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Apalagi menyuarakan hal yang dianggap kebenaran padahal hanyalah bentuk dari kegagalan paham.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan

Berita Terbaru: Aneka Info Unik

Kami tidak dapat memuat data blog saat ini.

%d blogger menyukai ini: