Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Anies Anggap WTP BPK Lebih Penting daripada Bangun DKI Pakai Dana CSR & KLB?

Jembatan Susun Semanggi menggunakan dana kompensasi KLB

Jembatan Susun Semanggi menggunakan dana kompensasi KLB. (Foto: Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Pendanaan pembangunan dengan dana CSR (corporate social responsibility) sudah ditempuh Pemprov DKI Jakarta sejak 2013 atau setahun setelah Joko Widodo menjadi gubernur. Terobosan itu diambil untuk menghemat APBD DKI Jakarta terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Selain itu, penerus Jokowi di DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggunakan denda kompensasi Koefisien Luas Bangunan (KLB).

Di era Ahok, 123 RPTRA dibangun menggunakan APBD, sedangkan 63 RPTRA dari dana CSR seperti RPTRA dan RTH Kalijodo yang dibangun dengan dana CSR PT Sinarmas. Selain karena proses lelangnya relatif cepat, pembangunan RPTRA dinilai lebih sesuai menggunakan dana CSR ketimbang dari APBD karena lebih berkualitas flexible terutama dalam hal perubahan desain. Misalnya, ketika dinilai membahayakan anak-anak, desain pun harus diubah, seperti dilansir dari anekainfounik.net dari Media Indonesia.

“Ini bagus sekali, kenapa saya lebih pilih CSR dan kewajiban pengembang? Mereka enggak berani mencurangi mutu,” ujar Ahok di RTH Kalijodo, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016), dilansir dari Kompas.com.

Sementara, hasil nyata pembangunan menggunakan kompensasi KLB adalah Simpang Susun Semanggi. KLB juga akan digunakan untuk dana pembangunan kolong tol dekat dengan RTH dan RPTRA Kalijodo yang akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti parkir dan RTH taman.

Ahok memang lebih menyukai penggunaan dana APBD untuk jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, sembako dan modal kerja bagi masyarakat. Sementara untuk infrastruktur, Ahok melibatkan partisipasi pihak swasta dengan dana CSR dan kompensasi KLB.

Namun penggunaan dana CSR dan KLB ini dianggap tidak memiliki payung hukum yang jelas terutama soal KLB yang dinilai tak transparan. Kebijakan KLB dituangkan Ahok dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Padahal, ketentuan KLB sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Ahok lalu merevisinya menjadi Pergub Nomor 251 Tahun 2015, serta Pergub Nomor 119 Tahun 2016.

Bahkan, Pergub Nomor 210 Tahun 2016 mengizinkan kenaikan KLB tanpa ada batasan yang cukup jelas. Pergub terakhir ini ditandatangani 2 hari sebelum Ahok memasuki mata cuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Oktober 2016, seperti dilansir dari Kompas.com.

Kompensasi KLB saat ini bernilai Rp 3,8 triliun dari total 11 proyek sejak 1 tahun Pergub Nomor 175 Tahun 2016 itu diberlakukan.

Kini, pemimpin DKI sudah berganti. Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno tentu berupaya merealisasikan janjinya saat kampanye, terutama mengusahakan agar laporan keuangan Pemprov DKI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.

Sebagaimana diketahui, dalam 4 tahun terakhir laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini WDP. Opini tersebut diberikan BPK lantaran masalah perbendaharaan aset.

“Kita pokoknya tujuannya adalah menghadirkan proses tata kelola yang baik dan memastikan buku 2017 itu, WTP itu. Berarti semua yang berkaitan dengan aset dan temuan-temuan (BPK) itu harus ditindaklanjuti. Jadi apapun yang akan diperlukan untuk memastikan kita mendapat predikat WTP akan kami pertimbangkan,” papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017), dilansir dari Detikcom.

Lantaran tidak masuk dalam APBD, aset menggunakan dana CSR dan KLB dianggap tidak jelas nilainya oleh BPK. Menanggapi hal itu, Sandiaga mengatakan akan mencari formulasi agar RPTRA dianggap sah oleh BPK. Sandi sendiri tak menjelaskan lebih lanjut soal formulasi tersebut.

Yang menjadi pertanyaan adalah Anies-Sandi seperti menganggap raihan opini WTP dari BPK lebih bermanfaat daripada penggunaan dana CSR untuk kepentingan publik, dalam hal ini pembangunan infrastruktur seperti RPTRA dan Jembatan Simpang Susun Semanggi yang jelas-jelas bermamfaat untuk warga DKI.

Padahal, Presiden Jokowi sendiri yang fokus membangun infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia menginginkan pihak swasta lebih berperan karena tidak mungkin dikerjakan dan dibiayai seluruhnya oleh APBN dan BUMN, seperti diberitakan bisnis.com.

Sangat dikhawatirkan apabila sebagai pemimpin publik, Anies dan Sandi lebih memilih kebijakan elektoral yang lebih populis daripada memperhatikan kepentingan warganya sendiri.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: