Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Kontroversi Wacana Anies Cabut Larangan Motor di Sudirman-Thamrin

Anies Baswedan melayani pertanyaan wartawan di Balai Kota

Anies Baswedan melayani pertanyaan wartawan di Balai Kota. (Foto: Kompas.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewacanakan akan menghapus pelarangan sepeda motor di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Wacana itu berawal dari isi rapat pimpinan (rapim) yang membahas soal pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin menjelang Asian Games 2018.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Patung Wiwaha atau Patung Kuda. Ruas jalan ini membentang sepanjang 1,5 kilometer.

“Saya sampaikan kepada semua bahwa kami menginginkan agar kendaraan roda dua bisa menggunakan Jalan Sudirman dan Thamrin,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Anies mengungkapkan rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin tidak mengakomodasi kendaraan roda dua. Maka itu, ia meminta agar rancangan pembangunan trotoar tersebut diubah.

“Jadi rancangannya yang sudah ada supaya bisa diubah agar bisa mengakomodasi kendaraan roda dua. Kami ingin memastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang aksesibel kepada warganya. Bagi yang berkendara roda dua, roda empat, ataupun yang lebih,” tuturnya.

Mengenai apakah kendaraan roda dua nantinya akan dibangunkan jalur khusus di kawasan Sudirman-Thamrin, Anies melemparkan tanggung jawab ke tugas perancang.

“Nah itu kembalikan lagi kepada perancangnya. Arahannya adalah semua harus bisa caranya bagaimana nah itulah tugas perancang. Kan sekolah tinggi-tinggi harus bisa merancang,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan kelanjutan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan tersebut?

“Dalam perencanaan ERP juga tidak dimasukkan kendaraan roda dua, jadi tadi saya gariskan harus masukkan kendaraan roda dua,” ujar Anies.

Sebab menurutnya, teknologi saat ini sudah bisa mendeteksi berbagai jenis moda transportasi. Meski sepeda motor kelak akan bebas melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, ERP masih bisa tetap dilaksanakan.

“Tadi (dalam rapat) disampaikan salah satu kendala adalah enggak bisa pakai kendaraan roda dua karena teknologinya enggak memungkinkan. Oleh karena itu cari, pake teknologi yang terbaru saat dilaksanakan. Jangan teknologi terbaru saat direncanakan. Karena itulah kami minta mereka untuk cari teknologi yang paling tepat,” lanjut Anies.

Namun, Anies sendiri tak merinci teknologi apa yang ia maksud. Lagi-lagi Anies melemparnya kepada perancang, untuk mencari teknologi itu.

“Itu dikembalikan lagi kepada perancang arahnya, semua harus bisa, itulah tugas perancang. Mereka pada sekolah tinggi kan supaya bisa merancang,” ucap Anies.

Anies menargetkan revisi rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin ini dapat selesai secepatnya. Sebab, pada Desember 2017, pembangunan tersebut sudah harus dieksekusi.

“Akan cepat ini. Karena rencananya akhir November harus sudah masuk proses tender dan Desember harus eksekusi. Minggu ini mereka menggarap. Sebetulnya mereka sudah memiliki gambaran solusinya kalau roda dua,” ujar Anies.

Larangan sepeda motor untuk memasuki ruas Jalan Sudirman-Thamrin diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP). Untuk itu, Anies juga berencana merevisi pergub tersebut.

“Ternyata disampaikan ada pergub yang menjadi dasar (larangan motor), maka pergubnya juga nanti akan diubah,” ujar Anies.

Dikritik

Wacana Anies tersebut dikritik. Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan Anies adalah mencabut Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP).

“Kalau mau dibalikan lagi, harus pencabutan Peraturan Gubernur nomor 141 tentang pembatasan kedaraan bermotor. Itu harus diubah dulu,” kata Deddy, Senin (6/11/2017), dilansir Detikcom.

Setelah itu, menurut Deddy, Jalan Sudirman-MH Thamrin telah dirancang untuk penggunakan angkutan publik. Jika larangan itu diubah, harus mengubah rancangan pembangunan di Jalan MH Thamrin.

Diketahui, ada pembangunan MRT di sepanjang jalan MH Thamrin. Selain itu, direncanakan pula pembangunan trotoar yang lebar untuk pejalan kaki.

“Motor kan dilarang masuk. Pengendara motor dipersilahkan menggunakan bus atau MRT,” ucap Deddy.

Aspek Keamanan dan Kemacetan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan, sejauh ini pelarangan motor di ruas jalan tersebut efektif diberlakukan untuk mencapai tujuan dari segi aspek keamanan.

Ruas jalan yang dimaksud Anies yakni mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Patung Wiwaha atau Patung Kuda. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin menjelang Asian Games 2018.

Sigit mengatakan, pelarangan sepeda motor di ruas jalan itu bertujuan di aspek keamanan, bukan untuk mengurangi kemacetan. Memang, ada aspek kemacetan dalam pelarangan motor di Jalan MH Thamrin. Namun, hal itu bukan faktor yang utama.

“Aspek objek vital negara, dari (Medan) Merdeka Barat ke Bundaran HI. Itu titik sentral kalau ada aksi unjuk rasa. Aspek keamanan, tidak hanya menghitung sisi rasio (kendaraan), tapi juga pengamanan negara,” kata Wakadishub DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Senin (6/11/2017).

“Tapi utamanya bagaimana pengamanan objek vital negara. Sehingga kalau ada unjuk rasa tidak konvoi menggunakan motor,” imbuhnya.

Hal ini berbeda dengan wacana larangan motor dari Bundaran HI ke Semanggi yang gagal dilaksanakan. Pelarangan itu beralasan untuk mengurangi kemacetan.

“Kalau pembatasan HI ke Semanggi pertimnganan bagaimana itu (mengurangi kemacetan). Perpindahan dari (angkutan) pribadi ke angkutan umum hingga akhirnya,” ujar Sigit.

Alasan Ahok Melarang Motor di Sudirman-Thamrin

Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin menjadi salah satu jalan protokol di Jakarta. Ruas jalan ini pula yang menjadi perhatian para gubernur DKI Jakarta. Seperti di masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melarang sepeda motor melintas di ruas jalan tersebut.

Pada 2014 lalu, Ahok mengatakan pelarangan sepeda motor untuk melintasi Sudirman-Thamrin. Keputusan itu didasari data banyaknya kecelakaan yang menimpa pemotor. Meski banyak yang menentang, Ahok tetap bersikeras menjalankan pelarangan tersebut.

“Solusi kebijakan itu untuk memaksa orang mesti istirahat di tengah perjalanan. Jadi, kami sengaja memaksa supaya lu naik motornya tidak seharian,” ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya hal itu dilakukan agar para pengendara motor yang lelah bisa istirahat dan tidur. Diimbau juga para pengendara untuk memilih naik kendaraan umum sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan motor.

“Kalau naik motor itu nggak bisa tidur,” jelas Ahok.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar mengatakan, alasan utama adanya aturan baru itu karena tingginya tingkat kecelakaan di Jakarta yang mayoritas menimpa pengendara sepeda motor.

“Tiga tahun terakhir ada 1.500 orang meninggal dunia. Itu yang dicatat, yang tidak dicatat masih banyak. Tapi kita tidak pernah risau. Jadi pembatasan lalu lintas di Thamrin dan Merdeka Barat ini hanya satu pesan, kita ingin menggugah orang, banyak orang yang meninggal karena kecelakaan sepeda motor,” jelas Kepala Dinas Perhubungan saat itu, M Akbar dalam acara Sosialisasi Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di DKI Jakarta di Menara Peninsula Hotel, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2014).

Masyarakat pun melakukan reaksi penolakan. Seperti yang dilakukan belasan tukang ojek yang berdemo di Balai Kota pada 8 Januari 2015.

Setelah Ahok diputuskan berhenti dari jabatannya karena terjerat kasus penistaan agama, Djarot Saiful Hidayat sebagai penggantinya mewacanakan perluasan pelarangan sepeda motor. Sepeda motor dilarang melintas di Jalan Jenderal Sudirman.

Pemerintah hampir melakukan uji coba pada 12 September 2017 namun tak jadi dilakukan. Banyak penolakan dari masyarakat serta Pemerintah DKI Jakarta dianggap belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

“Setelah kita lakukan pengkajian, setelah melakukan konsultasi, terus juga arahan baik dari Wantimpres, dari anggota DPRD kemarin kan. Dan dengan arahan dari Gubernur, kita ramu, untuk saat ini pelaksanaan pembatasan belum bisa kita laksanakan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Kini, setelah Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia tidak mau ada larangan kendaraan roda dua melintas di Jakarta. Dia ingin jalanan Jakarta bisa dinikmati oleh pemotor maupun mobil.

“Saya sampaikan kepada semua bahwa kami menginginkan agar kendaraan roda dua bisa menggunakan Jalan Sudirman dan Thamrin,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Mengenai apakah kendaraan roda dua nantinya akan dibangunkan jalur khusus di kawasan Sudirman-Thamrin, Anies mengungkapkan hal itu merupakan tugas perancang. Yang pasti, dalam rancangan yang baru, ruas Jalan Sudirman-Thamrin harus dapat mengakomodasi kendaraan roda dua.

“Nah itu kembalikan lagi kepada perancangnya. Arahannya adalah semua harus bisa caranya bagaimana nah itulah tugas perancang. Kan sekolah tinggi-tinggi harus bisa merancang,” ujarnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: