Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ini Alasan PDIP Tak Akan Laporkan Balik Ulama Pelapor Mega di Madura

Ulama yang melaporkan Megawati ke Polda Jatim

Ulama yang melaporkan Megawati ke Polda Jatim. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh seorang ulama Pondok Pesantren Al-Ishlah Pamekasan, Madura, Mohammad Ali Salim, atas dugaan penodaan agama saat memberikan pidato dalam HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017.

Laporan itu telah diterima dan ditandangani oleh Kepala Siaga A SPKT Polda Jawa Timur Komisaris Polisi Daniel Hutagalung dan diberikan nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM pada Rabu (8/11).

Dalam laporannya, Megawati disebut telah melanggar pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

PDIP menilai pelaporan itu tidak memiliki nilai hukum.

“Hak untuk setiap orang untuk mempertahankan argumentasinya. Jangan setiap orang bisa mengatasnamakan orang lain apalagi macam-macam mengatasnamakan umat, tidak boleh,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Junimart Girsang saat dihubungi, Rabu (8/11/2017) malam, dilansir anekainfounik.net dari Detikcom Kamis (9/11/2017).

Dalam kasus yang sama, Megawati juga dilaporkan sebuah LSM ke Bareskrim Polri pada 23 Januari lalu. Laporan itu terkait pidato Megawati yang sama. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab juga pernah menilai Megawati telah menistakan agama Islam berdasarkan pidato tersebut.

“Ini negara hukum, letakkan tatanan hukum pada porsi sebelumnya, lakukan pelaporan secara cerdas santun dan ada bobot nilai hukum,” jelas Junimart.

Menurut dia, laporan para ulama tersebut tidak mempunyai nilai hukum. Junimart mengatakan, PDIP tidak akan melaporkan balik para ulama itu.

Ulama yang melaporkan Megawati.Ulama yang melaporkan Megawati. Foto: (Rois-detikcom)

“Nggak lah (melaporkan balik), menurut saya laporan tidak punya nilai hukum. Tapi silakan saja. hak setiap orang untuk melaporkan. Kami sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum tentu menunggu saja,” tuturnya.

Junimart menyebut, tak ada yang dirugikan dari ucapan Megawati. Sehingga dengan demikian menurutnya tak ada nilai hukum dari laporan kepada Megawati.

“Nilai hukum sudah jelas ada pelanggaran, ada yang dirugikan. Kalau seseorang mengatakan A untuk semua orang, tapi kalau dari 1.000 mengatakan tidak A, itu tidak pelanggaran,” terang Junimart.

“Nilai hukum punya unsur. Unsur kerugian, pelanggaran, ini nggak ada kerugian kok. Apalagi itu disampaikan dalam forum yang sifatnya mencerdaskan para kader, itu kan untuk para kader,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Junimart mengingatkan, pidato Megawati disampaikan dalam forum internal. Sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan pihak luar.

“Jangan campuri rumah tangga orang lain, jangan dengerin apa yang menjadi pembahasan rumah tangga orang lain. Itu kan supaya kader cerdas, punya wawasan yang sifatnya nasional, supaya tidak memecah belah,” sebut Junimart dengan memberi kiasan.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: