Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Dilarang Keppres, Anies Nekat Terbitkan Pergub Soal Kegiatan Agama di Monas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengubah peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur tentang penggunaan kawasan Monumen Nasional ( Monas). Kawasan Monas hingga saat ini tidak bisa digunakan untuk kegiataan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

“Sekarang itu tidak boleh kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian tidak boleh, kegiatan pengajian juga tidak boleh, jadi bukan hanya kegiatan agama. Karena itu nanti akan ada perubahan pergub,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).

Anies sudah mengemukakan ide tersebut sejak masih kampanye pada Pilkada DKI 2017. Dulu, Anies menilai Monas adalah wilayah publik yang seharusnya boleh digunakan untuk acara keagamaan.

Namun, dulu rencana Anies sudah ditentang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki atau Ahok, bukan pergub yang harus diubah oleh Anies, melainkan Keputusan Presiden.

“Itu bukan wewenang gubernur, itu mesti ubah di kepres, PP-nya,” kata Ahok.

Keppres yang dimaksud Ahok adalah Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral. Menurut dia, itu sebabnya Presiden ke-1 RI Soekarno menyediakan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral untuk beribadah serta Lapangan Banteng sebagai titik kumpul massa.

Selain itu, tiap agama di Indonesia juga memiliki aliran berbeda. Agama yang diakui di Indonesia juga ada lima. Ahok tidak bisa membayangkan bagaimana jika penganut agama lain ikut-ikutan ingin menyelenggarakan kegiatan di kawasan Monas.

“Kalau semua diizinkan, Monas bisa untuk kegiatan agama, terus kira-kira taman ini berfungsi enggak untuk orang yang mau jalan-jalan?” kata Ahok, ketika itu.

Selain Keppres, regulasi terkait Monas sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Monas) dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bentuk Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk di Jakarta.

Iklan

Diskusi

One thought on “Dilarang Keppres, Anies Nekat Terbitkan Pergub Soal Kegiatan Agama di Monas

  1. Mari kita lihat seperti apa nantinya bila kawasan monas dibuka kembali untuk kegiatan kragamaan
    Semoga saja keasrian kawasan monas akan bisa tetap terjaga.

    Posted by I Gusti Made Suarta | November 13, 2017, 1:01 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: