Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Naikkan Dana RT RW, Anies Minta Jangan Berpandangan Negatif

Anies Baswedan berpidato di Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta

Anies Baswedan berpidato di Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi) bakal menaikkan dana operasional untuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Jakarta. Kenaikan yang dimulai tahun 2018 itu sebanyak Rp 500 ribu dan sudah disetujui dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Anies menuturkan jangan berpandangan negatif pada RT dan RW atas kenaikan itu.

“Ya nanti dibuatkan (pertanggung jawabannya). Janganlah berpandangan negatif pada ketua RW atau RT,” kata Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017), dilansir Anekainfounik.net dari Detikcom.

Anies menyebut sebagai pekerja sosial, pengeluaran para RT dan RW tergolong sangat besar. Ia menuturkan dengan adanya kenaikan itu masyarakat jangan lantas menaruh rasa curiga.

“Tapi hormati ketua RT atau RW sebagai orang-orang yang menjaga ikatan sosial kita. Di satu sisi kita harus tertib administrasi, di sisi lain juga jangan menjaga kecurigaan,” ujarnya.

Diketahui dana operasional RT/RW sendiri rencananya akan naik sebesar Rp 500.000 pada 2018. Dana operasional RT nantinya akan menjadi Rp 2 juta, sedangkan RW dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta.

Saat ditanya bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana operasional RT/RW tersebut nantinya, Bambang menjelaskan skema pemberian dana operasional seperti ini juga dilakukan terhadap Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK). Pengawasan penggunaan dana dilakukan oleh warga setempat.

“RT/RW punya anggota dan ada masyarakat bisa teriak. Sebenarnya susunan bangunan ini tim pengawas seluruh masyarakat,” katanya.

Pemberian dana operasional ini sangat berbeda dilakukan pada era Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Ahok memerintahkan kepada RT dan RW untuk melaksanakan tugas melaporkan kondisi maupun kegiatan melalui aplikasi Qlue, yang akan langsung terhubung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan tindaklanjut.

“RT/RW yang enggak mau urusin warganya, kalo cuma malakin doang atau cuma mau jual lapak doang, keluarin saja, berhentiin. Enggak usah jadi RT/RW. Sederhana toh?” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, tugas pengurus RT dan RW untuk melaporkan kondisi atau kegiatan di lingkungannya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas posisinya. RT/RW tersebut juga diberi uang operasional setiap bulan.

“Kalau mau mengurusi lingkungan anda, lapor kepada kami dong,” tegas Ahok.

Lalu bagaimana bagaimana program Rp 3 miliar per RW yang dijanjikan Anies saat kampanye? Sejak menjadi Gubernur DKI, Anies sama sekali tak menyinggung program yang disebutnya bisa menyedot dana APBD Rp 8 triliun

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: