//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Apa Landasan Hukum Anies Gunakan Monas untuk Kegiatan Agama?

Anies-Sandi di Lapangan Monas

Anies-Sandi di Lapangan Monas. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Anies Baswedan mengumumkan penggunaan kembali lapangan Monas untuk acara dzikir bertajuk “Tausiah Kebangsaan” pada Minggu depan (26/11/2017). Rencana Anies ini dikritik berbagai pihak karena Monas merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki aturan dan batasan-batasan untuk menggelar kegiatan-kegiatan publik.

Rencana membuka Monas untuk kegiatan keagamaan merupakan salah janji Anies pada kampanye pilkada lalu. Menurut Anies, tempat terbuka publik seperti Monas harus dapat diakses untuk semua kegiatan-kegiatan publik, termasuk kegiatan keagamaan seperti pengajian.

Pada era gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pelarangan kegiatan di Monas menggunakan beberapa peraturan seperti Keppres No 25 tahun 1995, SK Gubernur DKI Jakarta No 150 tahun 1994 yang diperluas pada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2014.

Saat Ahok memimpin, dia melarang berbagai kegiatan yang mengundang PKL ke Monas. Terkait kegiatan keagamaan, Ahok kala itu menyarankan dilakukan di Masjid Istiqlal yang juga luas.

Namun, urusan landasan hukum dan teknis peraturannya, Anies belum mau menjelaskan banyak. Apakah peraturan tersebut akan dicabut?

“Tidak ada (revisi) cuman penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lainnya. Sekarang ditambahkan boleh acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan. Penambahan poin saja,” ucap Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari detikcom.

Anies mengatakan, pemanfaatan kawasan Monas ini akan mempertimbangkan faktor keamanannya. Apalagi, kawasan Monas masuk dalam “ring 1”. Selain itu, juga mempertimbangkan faktor historis di kawasan Monas.

“Ini sesuatu yang biasa muncul di Ibu Kota dan kota-kota besar mana pun. Bahkan, di kota-kota kita selalu ada alun-alun. Banyak kota di Indonesia ada alun-alun, warganya bisa berkumpul, warga bisa berkegiatan,” ujar Anies.

Sementara, Wagub Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pembahasan revisi Pergub yang tidak memperbolehkan area Monas untuk acara keagamaan terus dilakukan.

“Pergub sedang dalam proses, lagi dikonsultasikan, semua diharapkan terlibat dalam pembicaraan soal pergub ini,” kata Sandiaga selepas membuka turnamen futsal “Gema Sadhana Cup” di Elang Futsal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu.

Menurut Sandi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Istana Negara lantaran kawasan Monas termasuk area ring satu.

“Koordinasi terus dilakukan, Pak Anies yang kebetulan memimpin program ini yang terus ikut mengkaji dan berkomunikasi,” ujar Sandi.

Sandi sendiri tak menjelaskan bentuk koordinasi dengan pihak Istana seperti apa karena aturan penggunaan Monas diatur oleh Keppres sebagai landasan hukumnya. Lalu, apakah Anies-Sandi akan meminta Presiden Jokowi akan meminta merevisi Keppres yang diterbitkan pada zaman Soekarno tersebut?

Atau mereka sengaja melempar isu ini menjadi tanggung jawab Jokowi dan bisa dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi? Jika Jokowi tak setuju, hal ini bisa dipolitisasi untuk melakukan demonstrasi terhadap presiden. Ini bisa menjadi senjata untuk melakukan framing bahwa Jokowi itu Anti Islam dan menggulingkannya.

Iklan

Diskusi

Satu respons untuk “Apa Landasan Hukum Anies Gunakan Monas untuk Kegiatan Agama?

  1. Ihh..ngeri

    Posted by Desfortin | November 20, 2017, 6:12 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Agen Bola
Iklan
%d blogger menyukai ini: