Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Masukkan 20 Timsesnya, Anggaran TGUPP Anies Naik dari Rp 2 M Jadi Rp 28 M

Anies Baswedan dalam sidang paripurna DPRD DKI

Anies Baswedan dalam sidang paripurna DPRD DKI. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018. Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Dilansir dari situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017), tertulis anggaran honor anggota TGUPP sebanyak 23 orang. Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggarannya menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium aggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Selain untuk honor, sisa anggaran lain adalah untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, perpanjangan pajak kendaraan, sewa mesin fotokopi, belanja makanan dan minuman, hingga pengadaan mesin presensi.

Pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, TGUPP diisi oleh pejabat-pejabat DKI senior. Posisi tersebut merupakan jabatan non-eselon, namun gajinya setara dengan pejabat eselon II. Sebelumnya, pejabat yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang.

Dilansir dari Harian Kompas, kenaikan anggaran TGUPP ini pernah dipersoalkan Santoso, anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi Demokrat terutama soal penambahan personil TGUPP sebanyak 20 orang dari non-PNS. Kedua puluh orang tersebut disebut merupakan anggota tim sukses Anies-Sandi pada Pilgub 2017 yang lalu.

Sesuai pasal 8 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 163 Tahun 2005 tentang TGUPP, jumlah anggota dalam TGUPP, sesuai Pasal 8 Pergub tentang TGUPP itu, susunan keanggotaan terdiri dari satu ketua merangkap anggota, satu wakil ketua merangkap anggota, serta sembilan orang anggota. Anggotanya ada 13 orang.

Bagi ketua, wakil ketua, dan anggota TGUPP, layaknya PNS, dalam pergub itu juga dijelaskan mendapat hak keuangan dan fasilitas. Untuk hak keuangan, sesuai Pergub DKI Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), Ketua TGUPP mendapat tunjangan Rp 27,9 juta, tunjangan wakil ketua Rp 26,5 juta, sedangkan anggota Rp 24,9 juta.

Selain pejabat eselon II dan eselon III yang berpotensi menduduki eselon II, anggota TGUPP dibolehkan berasal dari professional/ahli asalkan memenuhi syarat, di antaranya WNI, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal S-1, sanggup kerja penuh waktu, bukan PNS, anggota TNI/Polri, serta tak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.

Dengan aturan dalam Pergub TGUPP itu, Santoso mengatakan ada jumlah anggota yang sudah ditetapkan. Selain itu, ada aturan soal kapabilitas anggota.

”Saya mendengar ada usulan gubernur meminta tambahan 20 personel lagi,” katanya, Minggu (19/11).

Sementara, Johnny Simanjuntak, anggota Banggar dari PDIP, menyebut seiring usulan penambahan personel, DPRD DKI tak mau TGUPP yang seharusnya bertugas membantu gubernur mempercepat pembangunan, justru diisi individu tak memenuhi syarat itu.

Menurut Santoso, dari sisi jumlah saja, dengan usulan penambahan 20 orang lagi, patut dipertanyakan.

”Dalam rapat detail RAPBD 2018, kami akan kritisi dan pertanyakan supaya semua sesuai aturan dan peruntukan,” ucapnya.

Soal penambahan personel, Dhany Sukma, Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Pemprov DKI, mengatakan, untuk penambahan personel mesti dilihat urgensi dan analisis uraian pekerjaannya. Setelah itu baru terlihat kebutuhan personel.

Kenaikan anggaran ini memang patut dipertanyakan karena penggunaan anggaran ini sebaiknya dialokasikan ke pos yang penting seperti anggaran senilai Rp 39 miliar yang sedianya akan digunakan PD Dharma Jaya untuk menyediakan kebutuhan daging untuk Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 500 ton hingga 600 ton pada 2018.

Ironis memang, uang daging ribuan pelajar DKI diganti dengan gaji 20 orang timses Anies-Sandi.

Lalu bagaimana tanggapan Anies?

“Sesudah nanti lengkap baru kita jelaskan. Sekarang masih garis besar dulu,” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: