Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Anies Cabut PMD, Dirut Dharma Jaya Tak Tahu Bagaimana Cara Beli Daging KJP

Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati

Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memutuskan memangkas anggaran untuk sejumlah BUMD DKI sebesar Rp 2,5 triliun dengan cara tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD yakni Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Karena tak adanya PMD, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana public service obligation (PSO) atau subsidi untuk daging bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar ( KJP).

Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.

Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.

Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.

Tak mendapatkan respon dari Anies-Sandi, Marina pun kini pusing tujuh keliling dan mengadu kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (21/11/2017).

Dia meminta pencairan ini diperjuangkan karena merupakan satu-satunya cara untuk membeli daging subsidi Kartu Jakarta Pintar.

“Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP,” ujar Marina, dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Marina menyayangkan sikap eksekutif yang kurang membantu PD Dharma Jaya. Padahal, dulu Pemprov DKI sepakat bahwa PD Dharma Jaya dan Food Station merupakan BUMD menjadi ujung tombak ketahanan pangan.

Marina menegaskan, dia siap jika ditantang untuk berkembang tanpa PMD, asalkan berkembang dalam segi bisnis.

“Tetapi untuk ketahanan pangan, untuk warga yang mau kita bahagiakan, lalu saya disuruh cari uang, itu unfair,” kata Marina.

“Mungkin ada kesempatan dari Komisi C untuk bantu kami. Kalau enggak ada dari PMD, ya PSO diberikan,” ucap dia.

Sebelumnya, Sandi menyebut jajaran direksi lima BUMD DKI Jakarta tak keberatan meski mereka tidak diberi PMD pada 2018. Menurut Sandi, jajaran direksi kelima BUMD tersebut justru merasa bersyukur.

“Dari lima BUMD yang PMD-nya pernah diusulkan, bertemu saya, dan bilang, ‘Alhamdulillah, Pak. Dengan begini, kami bisa lebih mandiri. Selama ini kami diberikan modal pemerintah justru merasa kebebanan karena ada penugasan dan lain sebagainya’,” kata Sandi.

Lalu apa jawaban Marina?

“Beliau itu salah pengertian ketika aku ditanya pada waktu meeting. Beliau tanya, ‘Bu Rina enggak dapat PMD bisa enggak?’. Bisa, kalau untuk bisnisnya bisa tanpa harus dapat PMD. (Tetapi) kan beliau tidak tahu secara teknisnya bahwa ini buat membeli daging,” tambah Marina.

Marina mengatakan, PMD itu digunakan untuk membeli daging-daging subsidi bagi KJP. Jika PMD dihapus, satu-satunya cara adalah memanfaatkan public service obligation (PSO) untuk membawa down payment-nya.

“(PSO) wajib harus ada. Jadi, ini jalan keluar, enggak boleh enggak ada, kan, itu sudah program,” kata Marina

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: