Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Tidur Saat Diperiksa KPK Tapi Novanto ‘Bersuara’ Menolak Dicopot

Setya Novanto meninggalkan gedung KPK menuju Rutan KPK

Setya Novanto meninggalkan gedung KPK menuju Rutan KPK. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyebut kliennya sempat tertidur ketika menjalani pemeriksaan kedua kali di KPK terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP pada Selasa (21/11). Ketua Umum Golkar tersebut diklaimnya masih belum dapat berkonsentrasi dan terus tertidur

“Lha kalau sekarang dia tidak mampu, tidak bisa konsentrasi. Masih tiap ngomong 2 menit ketiduran, lah terus bagaimana? Apa yang mau dibicarakan? Tanya juga, hah? Mikir, begitu kan. Kan kita tidak bisa memaksakan,” ucap Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/11) kemarin, dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Fredrich mengatakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR itu pun ditangguhkan. Dia menyebut penyidik KPK tak memaksa untuk terus memeriksa Novanto.

“Iya selalu tidur terus, selalu tidur melulu. Waktu menunggu pemeriksaan, tidur. Waktu ditanya penyidik, juga tidur,” sebut Fredrich.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK tidak bergantung pada jawaban Novanto untuk proses pembuktian.

“Namun kalau memungkinkan sebenarnya ada keterbukaan dari pihak-pihak yang diperiksa oleh KPK, maka itu jauh lebih baik untuk kepentingan tersangka ataupun untuk kepentingan penanganan perkara ini,” kata Febri seusai pemeriksaan tersebut.

Belum diketahui secara pasti penyebab Novanto sulit berkonsentrasi dan sering tertidur saat diajak bicara. Apakah ini hanya sekedar taktik atau memang dia mengidap kondisi sering tidur tiba-tiba dan tanpa sebab yang disebut sebagai narkolepsi dalam dunia media.

Namun aksi tidur Novanto kala diperiksa KPK terasa janggal karena terbukti Novanto bersuara dengan melawan dorongan pencopotan dari balik jeruji. Dia menulis surat untuk menolak pencopotan, baik dari Ketua DPR maupun Ketum Golkar.

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Di surat itu, dia meminta tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan. Surat itu bertanggal 21 November 2017. Berikut ini kutipan surat tersebut:

Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat… (tak terbaca), sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan.

Perlawanan Novanto tersebut membuat posisi Golkar dan DPR tersandera. Kondisi Ketua DPR ditahan pasti berdampak negatif kepada citra Golkar dan DPR karena politik merupakan masalah kepercayaan rakyat bukanlah benar atau salah di mata hukum.

Akhirnya, dengan berat hati, Rapat pleno Partai Golkar memutuskan Setya Novanto tetap menjabat Ketua Umum dan Ketua DPR hingga adanya putusan praperadilan. Keputusan ini diambil setelah rapat digelar selama kurang-lebih 5 jam.

“Kemudian yang kedua bahwa posisi Ketum Bung Setya Novanto di DPR menunggu adanya hasil praperadilan yang dilakukan oleh Bung Setya Novanto,” kata Plt Ketum Golkar Idrus Marham.

Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Rapat MKD yang sedianya diadakan pukul 13.00 WIB juga ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan lantaran pimpinan fraksi tidak lengkap.

Padahal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 87 ayat 2, pimpinan DPR bisa diberhentikan bila melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR setelah dilakukan pemeriksaan oleh MKD.

Artinya, Novanto bisa diperiksa oleh MKD dan hasil pemeriksaannya bisa menjadi pertimbangan dalam rapat paripurna untuk kemudian dicopot dan diganti oleh Ketua DPR baru yang bebas dari tuduhan korupsi.

Apapun hasil praperadilan Novanto, menang atau kalah, persepsi publik akan dirinya sudahlah buruk. Golkar dan DPR seharusnya bersikap tegas dan tidak mengambil keputusan hanya demi menghargai keteguhan hati Novanto.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengakui posisi Ketua DPR merupakan milik Golkar. Namun demikian, menurut dia, Golkar tak bisa menyandera marwah DPR dengan mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR hingga putusan praperadilan keluar.

“Dan citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto,” kata Anggota Komisi II DPR ini, seperti dilansir dari Kompas.com.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: