//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Bantah TGUPP Dibiayai Swasta, Soni: Ahok Ikhlas Pakai Dana Operasional

Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono (Soni)

Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono (Soni). (Kumparan.com)

Anekainfounik.net. Setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika dan mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rian Ernest membantah Anies Baswedan sempat menyebut gubernur sebelumnya,menggunakan dana swasta untuk membiayai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), kiniDirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono (Soni), yang pernah menjadi Plt Gubernur DKI, membantah hal tersebut.

Sebab, saat menjadi Plt gubernur, dia mengikuti metode yang sama dengan Ahok. Soni mengatakan ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan gubernur, termasuk pada zaman Ahok. Yang pertama dikenal sebagai TGUPP, sedangkan lainnya disebut tim pendamping.

“TGUPP itu yang resmi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, itu resmi (dananya) dari APBD murni. Kemudian ada tim pendamping yang memang tidak memenuhi syarat keahlian tertentu,” ujar Soni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Tim pendamping inilah yang menggunakan biaya pendamping penunjang (BOP) gubernur. Menurut Soni, TGUPP era Ahok digaji lewat APBD.

Kemudian Ahok menggunakan sebagian dana BOP yang menjadi haknya untuk mendanai tim pendamping. Soni membantah bila ada tuduhan Ahok menggunakan dana swasta untuk membiayai TGUPP ataupun tim pendamping.

“Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan, sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi Plt,” kata dia.

Soni mengatakan isu tim pembantu Ahok dibiayai swasta tak dapat dibuktikan kebenarannya. Dia juga mengatakan pembiayaan tim pendamping dari BOP diperbolehkan sesuai aturan.

Dia mengatakan dana BOP seorang gubernur bisa dialokasikan untuk berbagai hal, salah satunya menggaji tim pendamping. Tim pendamping, disebut Soni, memang berfungsi memperlancar tugas seorang gubernur.

“Si swasta hampir saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada, yang membiayai setahu saya jadi Plt tidak ada indikasi swasta membiayai. Saya kira gitu,” tegasnya.

“Hanya orang bodoh yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan,” sambung Soni

Meski demikian, Soni menyebut mungkin saja Ahok memperkerjakan pegawai dari pihak golongan bukan PNS sebagai tim pendampingnya. Tim dari kelompok seperti itu diperlukan sesuai dengan keahliannya, contohnya saat Ahok menggarap program Smart City.

Tim Smart City diambil dari kalangan non-PNS karena memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang tersebut. Alasan tersebut, menurut Soni, masuk akal.

“Mereka kita ambil dari swasta semuanya karena pegawai negeri tidak tersedia tenaga yang seperti itu, 80 orang ahli-ahli Smart City seperti itu,” terang dia.

Soni kemudian menjelaskan soal perkiraan besaran dana BOP yang disisihkan Ahok per bulan untuk menggaji tim pendampingnya. Angkanya berkisar ratusan juta rupiah.

“Jadi kembali, TGUPP ada dua jenis. Satu supporting, dari BOP Pak Ahok keluarkan sekitar kalau ndak salah hampir Rp 500-750 juta uang untuk membiayai ini per bulan. Nah TGUPP ini sudah ada posnya sendiri,” ucap Soni.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin TGUPP versinya diisi 74 orang. Dalam Pergub 411 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Tim Gubernur hanya berisikan 15 orang.

Mengenai hal ini, Soni memprediksi Anies menggabungkan personel TGUPP dan tim pendamping sehingga jumlahnya mencapai 74 orang. Bila menghendaki seperti itu, Anies diimbau merevisi pergub terkait.

“Nah, kalau hari ini, bisa saja Pak Anies berpikir terbalik, seluruhnya ini dimasukkan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya nggak tahu pola pikirnya,” tutur Soni.

Anies sudah angkat bicara mengenai hal ini. Dia menjelaskan alasan dana TGUPP di APBD 2018 naik 12 kali lipat, dari yang tahun lalu sebesar Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar.

“Kami malah yakin, dengan cara seperti ini, maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai stafnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan,” ujar Anies, Selasa (21/11).

Dengan naiknya anggaran, Anies menyatakan ingin menyetop pembiayaan dari swasta untuk menggaji orang-orang yang membantu gubernur. Dia menyatakan ingin mengedepankan dana yang transparan.

“Jadi alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur,” urainya.

“Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi,” tambah Anies.

Sementara itu, tim Basuki Tjahaja Purnama (BTP) telah merespons pernyataan Anies mengenai hal ini. Tanggapan mereka disampaikan melalui akun resmi Ahok di Facebook. Sama seperti yang disampaikan Soni, tim mengatakan gaji staf gubernur selama masa kepemimpinan Ahok berasal dari dana operasional gubernur.

“Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 wali kota dan 1 bupati,” tulis @timbtp di Facebook, Selasa (21/11).

View this post on Instagram

Karena adanya pernyataan oleh Gubernur DKI saat ini terkait gaji staf Gubernur DKI pada masa sebelumnya yang dibiayai oleh swasta, kami dengan ini menjelaskan sebagai berikut: . . . Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur. . . Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah.

A post shared by Tim Basuki Tjahaja Purnama (@timbtp) on

Hingga berita ini diturunkan, Anies tak meralat pernyataannya yang bernada memfitnah Ahok tersebut.

Iklan

Diskusi

Satu respons untuk โ€œBantah TGUPP Dibiayai Swasta, Soni: Ahok Ikhlas Pakai Dana Operasionalโ€

  1. Kaya kakek nya yg “nekat” yg mendeklarasikan bangsa Indonesia di tahun kuda arab maka si Anis pun nekat memfitnah org demi memasukan tim suskes nya๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž

    Posted by Ahmad | November 23, 2017, 9:50 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: