Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Rekam Jejak Hakim Kusno Buruk, ICW: Novanto Akan Menang Praperadilan

Wakil Ketua PN Jaksel, Kusno

Wakil Ketua PN Jaksel, Kusno. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Waka PN Jaksel) Kusno, ditunjuk jadi hakim tunggal yang akan mengadili praperadilan atas status tersangka Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan e-KTP. Sidang pertama dijadwalkan digelar pada 30 November mendatang.

Sosok Kusno kini mendapat sorotan karena hakim praperadilan sebelumnya Cepi Iskandar memutuskan bahwa penetapan tersangka kepada Novanto dalam kasus yang sama tidak sah. Banyak pihak yang mengkritik keputusan Cepi tersebut termasuk argumen hukum yang digunakannnya.

PN Jaksel memilih Kusno karena ia diklaim tidak memiliki catatan negatif. Dilansir anekainfounik.net dari detikcom, Kusno pernah menjadi hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. Dalam putusan yang diketok pada (10/11) lalu, Kusno menolak seluruh permohonan pemohon.

Pada 2010, Kusno menolak permohonan praperadilan kasus mafia pajak. Saat itu, yang menjadi pemohon adalah tersangka Haposan Hutagalung. Di tahun 2012, Kusno juga menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh John Kei. Saat itu, Kusno menjadi Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pembunuhan tersebut. Di tahun yang sama, Kusno pernah memvonis adik ipar Malinda Dee, Ismail bin Janim, dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca juga: Tanpa Jejak Rekam Negatif, Hakim Kusno Pimpin Praperadilan Novanto

Walaupun demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai hakim akan memenangkan gugatan yang diajukan Novanto karena hakim Kusno memilik jejak rekam yang buruk dalam mengadili kasus korupsi.

“Saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Hakim Kusno tercatat pernah membebaskan empat terdakwa kasus korupsi,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum ICW Emerson Yuntho dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/11/2017), dikutip dari Kompas.com.

Empat kasus tersebut yakni:

1. Dana Suparta, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

2. Muksin Syech M Zein, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

3. Riyu, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

4. Suhadi Abdullani, perkara korupsi jual beli tanah untuk pembangunan terminal antar negara di belakang Terminal Induk Singkawang (Vonis tanggal 22 Februari 2017)

Selain itu, pada 13 April 2017, Hakim Kusno pernah menjatuhkan vonis ringan yaitu 1 tahun penjara kepada terdakwa, Zulfadhli, anggota DPR RI, dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan Negara hingga Rp 15 miliar.

ICW juga melakukan pemantauan terhadap harta kekayaan hakim Kusno dari acch.kpk.go.id. Hakim Kusno terakhir melaporkan harta kekayaan saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada Oktober tahun 2016.

Sebelum itu, Kusno melaporkan harta kekayaan pada bulan Maret tahun 2011 saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total harta kekayaan Rp 1.544.269.000,-.

Lima tahun berselang, harta kekayaan Kusno menjadi Rp 4.249.250.000,-.

“Tentu lonjakan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, ini penting untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara benar oleh yang bersangkutan,” ujar Emerson.

ICW juga menyoroti tak ada LHKPN terbaru Kusno, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Selatan. Menurut ICW, hal tersebut patut diduga melanggar dua aturan.

Pertama, Pasal 5 angka 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera menyatakan bahwa Setiap Hakim dan Panitera berkewajiban untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk disampaikan ke KPK.

Usul Promosi dan mutasi pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung.

Dari track record di atas, komitmen Hakim Kusno dalam antikorupsi diragukan.

“Muncul kekhawatiran Setya Novanto akan menang lagi dalam praperadilan jilid II,” ujar Emerson.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: