//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Begini Modus Mark-up Dana Hibah PAUD untuk Himpaudi Rp 40,2M

Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara

Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Walaupun sempat menuai kontroversi karena alamatnya tak jelas, Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) tetap mendapatkan dana hibah sebesar Rp 40,2 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Sebagai informasi, alamat kantor Himpaudi ada di Jalan Raya Poltangan Nomor 25, RT 009 RW 005. Dari sana, diketahui bahwa kantor Himpaudi menumpang di kantor penyalur satpam, yakni PT Tegap Mitra Nusantara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, alamat kantor Himpaudi yang menumpang adalah hal yang wajar. Ia mengklaim Himpaudi merupakan asosiasi guru-guru PAUD yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka tidak punya cukup dana untuk memiliki kantor.

“Ini (Himpaudi) bukan organisasi yang kelebihan uang, yang punya kantor mapan, yang punya uang banyak. Mereka itu selalu numpang, jadi sekretariatnya juga selalu numpang, jadi bukan hal yang aneh,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Atas persoalan alamat itu, Anies menyebutnya sebagai kesalahan yang dapat ditoleransi.

“Satu lagi, belum ada transfer (dana). Ini baru menuliskan rencana. Ketika rencana, alamatnya salah atau keliru, ya tinggal dikoreksi,” kata Anies.

Bagi Anies, yang penting menyalurkan bantuan sebagai bentuk keberpihakan versinya.

“Ini adalah pertama kali untuk pendidikan di PAUD, dan ini soal keberpihakan. Pendidik PAUD adalah pendidik yang jarang dapat perhatian. Bahkan tidak pernah dapat hibah pertama kali,” kata Anies.

Pernyataan Anies patut dipertanyakan karena, dilansir dari Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar RP 80 miliar untuk pengembangan PAUD pada tahun 2017 dari Kemendikbud.

Lalu pertanyaannya mengapa Anies memilih menyalurkan bantuan honor guru PAUD lewat dana hibah dibandingkan lewat anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok?

Seorang netizen mengungkapkan analisisnya. Lewat akun Twitter @kurawa, Rudi Valinka menyebut kesalahannya saat menjabat Mendikbud. Pada 25/08/2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoret dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia sebesar Rp 23,3 triliun.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru yang dianggarkan saat era Anies menjabat Mendikbud, sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani, dilansir Kompas.com.

Belajar dari kesalahan tersebut, Anies disebut @kurawa, takut penyaluran dana honor guru PAUD mudah dilacak jika disalurkan lewat Disdik DKI.

“Kalo lewat hibah kan sifatnya “gelondongan” cukup dengan pertanggung jawaban LSM nya, bahwa benar kami telah terima anggaran ini, selesai,” cuit @Kurawa.

@kurawa menduga ada modus mark-up atau penggelembungan dana jika dibandingkan dengan jumlah PAUD yang berizin. Dilansir Kompas.com, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Sopan Adrianto menyebut hanya sekitar 2.202 PAUD dari sekitar 4.000 PAUD berizin.

Sementara, anggaran sebesar sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpaudi, diperuntukkan untuk honor guru PAUD Rp 500.000 per bulan untuk sekitar 6.700 PAUD di DKI. Hal itu sesuai dengan jumlah PAUD yang diajukan dalam proposal Himpaudi. Jika mengacu data dari Kadisdik DKI, hanya ada sekitar 2.202 PAUD yang telah mengantong izin. Maka potensi mark-up (penggelembungan) dana ini adalah sekitar 4498 PAUD (6.700 dikurangi 2.202).

Dengan kata lain, potensi dana menguap ada sebesar 67,13 persen (4498/6700 x 100%) dari Rp 40,2 miliar atau sekitar Rp 27 miliar. Angka fantastis bukan!

Lalu kemanakah angka Rp 27 miliar dialihkan? Hanya Anies-Sandi yang bisa menjawab atau kita hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawab karena netizen biasanya rajin ‘mengaudit’ penggunaan anggaran Pemprov DKI.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: