Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Meski Protes Jumlah Anggotanya, DPRD DKI Loloskan Anggaran TGUPP Anies

Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta

Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Banggar DPRD DKI tetap meloloskan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2018 dengan jumlah anggota 73 orang.

Padahal, selama pembahasan di forum Badan Anggaran, banyak anggota Dewan yang mengkritisi anggaran itu. Besar anggarannya Rp 28 miliar dinilai masih bisa diterima. Namun, yang belum bisa diterima adalah jumlah personelnya yang dinilai terlalu gemuk, sampai 73 orang.

“Untuk urus republik ini saja enggak sampai 73 orang, Pak. Ini urus Jakarta sampai segitu,” ujar anggota banggar Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta jumlah personel anggota tim ini dievaluasi kembali. Komisi C sendiri merupakan komisi yang khusus membahas anggaran TGUPP ini.

“Kami melihatnya personel TGUPP terlalu gemuk,” ujar Santoso.

Baca juga : Sumarsono Menduga Anies Tambah Anggota TGUPP untuk Tampung Timses

Sementara itu, anggota banggar dari Komisi C, Jhonny Simanjuntak, mengatakan sikap komisinya masih sama terkait TGUPP. Mereka tidak setuju jika jumlahnya sampai 73 orang.

“Sudah lah kurangin itu. Bagaimana efektifitas itu sebagai tim? Komisi C memandang perlu dievakuasi terutama soal jumlahnya,” kata Jhonny.

Pembelaan Pemprov DKI

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan alasan-alasan mereka demi mempertahankan anggaran itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan jumlah yang mencapai 73 orang itu karena ada peleburan tim gubernur yang ada di tingkat wali kota ke tingkat provinsi.

Selain itu, jumlah personel besar karena ada pembagian ke dalam 5 bidang. Bidang-bidang itu adalah bidang pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, bidanh pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan.

“Untuk TGUPP sudah saya jelaskan ini dibagi ke 5 bidang. Kalau bercermin dari seluruh jumlah PNS di Jakarta, kita memang posisinya kurang Pak Jhonny. Baik PNS di struktural maupun fungsional,” ujar Saefullah.

Saefullah menggunakan alasan kurangnya pegawai DKI untuk menjawab pertanyaan jumlah personel TGUPP yang dinilai gemuk. Saefullah mengatakan Pemprov DKI sudah mengalami ledakan pensiun pada 3 tahun terakhir.

Setiap tahun, ada 3.000 PNS yang pensiun. Sementara Pemprov DKI belum juga mendapat kuota dari pemerintah pusat untuk menambah pegawai baru.

Di samping itu, dinamika masalah yang ada di Jakarta begitu besar. Tim ini dibutuhkan untuk membantu proses pembuatan kebijakan. Posisi TGUPP sendiri nantinya akan sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Mereka akan bekerja dalam satu ruangan.

“Gubernur ingin tim ini kuat bekerja di satu ruangan,” ujar Saefullah.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan

Berita Terbaru: Aneka Info Unik

Kami tidak dapat memuat data blog saat ini.

%d blogger menyukai ini: