Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Polda Metro Serahkan ke Pemprov soal Reuni 212, Anies Balik Serahkan ke Polisi

Anies Baswedan tertawa

Anies Baswedan tertawa. (Tribun Manado)

Anekainfounik.net. Polda Metro Jaya menyerahkan izin penggunaan kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk kegiatan Reuni Akbar 212 ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menyampaikan keputusan boleh atau tidak. Anies malah melempar ‘bola panas’ ini ke polisi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, sejauh ini penanggung jawab aksi sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya.

“Tanya ke Pemprov (DKI) ya. Kita udah siapkan rencana pengamanan, masalah perizinan silakan tanyakan ke Pemprov ya,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Minggu (26/11/2017), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Menanggapi hal ini, Wagub Sandiaga Uno mengatakan hal itu merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Belum tahu saya. Belum tahu. Karena itu kan nanti akan diputuskan oleh tim dan itu semua di bawah Pak Gubernur,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Ia pun meminta wartawan meminta klarifikasi soal izin penggunaan Monas itu kepada dinas terkait.

“Mungkin UPT Monas, terus dari pokoknya lintas terkaitlah dinas terkait Satpol PP mungkin dari pariwisata dan kebudayaan Kesbangpol mungkin juga. Nanti diklarifikasi aja,” ujar Sandi.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi terkait izin penggunaan Monas tersebut, Anies mengaku izin tersebut merupakan kewenangan kepolisian.

“Itu dengan pak polisi, bukan saya,” kata Anies secara terpisah, hari ini.

Saat ditanya lebih lanjut ihwal kehadirannya pada Reuni Akbar 212, yang akan digelar pada 2 Desember mendatang, Anies mengungkapkan belum tahu apakah akan hadir atau tidak. Dalam undangan Reuni Akbar 212 yang beredar, nama Anies tertulis untuk mengisi sambutan.

“Belum tahu,” ujarnya sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Lalu siapa sebenarnya bertanggung jawab memberikan izin untuk acara di Monas?

Anies sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, kawasan Monas kembali bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.

Pada pasal 6 disebutkan bahwa kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar harus dilakukan dengan izin Gubernur berdasar pada rekomendasi sebuah tim. Tim tersebut yang nantinya akan menilai dan memberikan rekomendasi apakah usulan kegiatan itu diperbolehkan dilakukan di Monas atau tidak.

Tim yang dimaksud berangggotakan gabungan SKPD terkait, Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya.

“Mereka di tim ini yang melakukan penilaian kelayakan sebuah usulan kegiatan yang akan menggunakan kawasan monas, lalu tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur apakah diberi izin atau tidak,” kata Anies.

Walaupun pihak Pemprov DKI melempar tanggung jawab, Polda Metro Jaya menyatakan siap mengamankan jalannya acara itu di Monas.

“Jadi untuk kegiatan milad 212, sudah dikirim pemberitahuannya ke Mabes Polri. Jadi Polda Metro Jaya siap untuk mengamankan baik itu di lokasi di Monas mempersiapkan pasukan, beberapa pasukan itu ditambah dengan TNI juga bantuan,” kata Argo.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: