Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Sindir Ahok, Sandiaga: Tanah Pemprov Kok Dibeli oleh Pemprov Juga

Sandiaga Uno di Balai Kota DKI

Sandiaga Uno di Balai Kota DKI. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menargetkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk memimpin perbaikan-perbaikan untuk mencapai target tersebut. Sementara itu, Sandi menyebut ada dua hal yang diprioritaskan untuk mencapai target WTP, yakni memperbaiki pencatatan aset dan menindaklanjuti temuan BPK dalam laporan keuangan tahun 2016.

Menurut Sandiaga, soal pencatatan aset menjadi prioritas. Dia mengatakan ada tiga aset besar milik Pemprov, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterrupable power supply (UPS), yang disebutnya bermasalah pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kalau kita ingin mendapatkan predikat WTP, opsinya pertama adalah menagih kerugian pembayaran atas kerugian negara atau kedua membatalkan transaksinya,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/12/2017), seperti dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Keesokan harinya, Sandi juga menyinggung soal kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

“Salah satu kasus yang kemarin muncul waktu disisir WTP selain Sumber Waras adalah tanah Cengkareng. Itu ada kejadian di mana tanah Pemprov sendiri dibeli Pemprov juga. Itu terenyuh saya karena itu menunjukkan sistemnya enggak jalan,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI) membeli lahan tersebut dari seorang warga bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015 seharga Rp648 miliar. Namun Toeti mengaku hanya menerima Rp448 miliar..

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, terungkap lahan yang dibeli pada November 2015 itu merupakan milik Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan (DPKKP).

Tanah itu sudah dimiliki DKPKP sejak 1967. Karena tak terurus, tanah itu kemudian disengketakan Sabar Ganda, perusahaan milik pengusaha DL Sitorus. Namun Mahkamah Agung (MA) menyatakan DKPKP tetap sebagai pemilik lahan. Putusan itu bernomor 1102/pdt/2011 yang keluar pada 1 Februari 2012.

Usai putusan MA, DKPKP tak kunjung mengurus sertifikat tanah. Alhasil, Toeti membuat sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat Toeti sebagai pemilik sah dengan sertifikat hak milik pada 2014 hingga 2015.

Karena tercatat sebagai milik dua pihak, BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat pembelian lahan tersebut. Lahan itu dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015. Peruntukannya untuk pembangunan rumah susun.

Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat mulai dilakukan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016. Penyelidik juga pernah memeriksa Ahok sebagai saksi. Pada Mei lalu, kasus sengketa lahan itu masih terus berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ahok Sebut BPN “Ngotot” Lahan yang Dibeli di Cengkareng Bukan Milik Dinas Kelautan

Sebelumnya, Ahok mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut lahan di Cengkareng Barat yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda bukan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, Pemprov DKI bukan membeli lahan milik sendiri seperti yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sekarang yang jadi masalah, BPN ngotot kita tidak beli di tanah kita lho,” ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (21/7/2016) malam.

Menurut Ahok, sapaan Basuki, BPN menilai lahan yang dibeli Dinas Perumahan berbeda dari yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan, meski masih berada di wilayah yang sama.

Namun, Ahok merasa BPK yang benar dengan mengatakan bahwa lahan Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan adalah milik Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Mana yang lebih benar? BPK dan pihak kami mengatakan itu tanah kami. Ada penipuan surat, diganti dari milik, dia bilang sewa,” ujar Ahok.

Lahan di Cengkareng Barat itu telah dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk lokasi pembangunan rumah susun. Transaksinya terjadi pada 2015.

Namun, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa lahan itu masih milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Jika benar demikian adanya, Pemprov DKI telah membeli lahan sendiri dengan harga Rp 648 miliar.

Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dari seseorang bernama Toeti Noeziar Soekarno. Toeti memegang sertifikat atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh BPN. Ahok mengatakan, hanya pengadilan yang bisa membuktikan keterangan siapa yang benar, BPN atau BPK.

“Kami sampai sekarang merasa temuan BPK sama kami itu benar. Ini BPN enggak benar. Buktinya bagaimana? Ya di pengadilan,” ujar Ahok.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: