Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Sandi Harap Kemendagri Setuju Penghapusan LPJ Dana Operasional RT/RW

Sandiaga Uno bergaya ala Superman

Sandiaga Uno bergaya ala Superman. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dirinya dan Gubernur DKI Anies Baswedan berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui kebijakan mereka terkait rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban atau LPJ dana operasional RT/RW. Sandi menyatakan pihaknya siap Sandi berkonsultasi kepada Kemendagri.

“Kami pasti akan konsultasi sama Kemendagri juga,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Sandi menjelaskan, saat ini Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta sedang merumuskan kebijakan yang menurut rencana diterapkan mulai 2018 itu agar tetap sesuai koridor hukum. Dia meminta semua pihak tidak berspekulasi negatif terhadap rencana itu.

“Ini yang Biro Tapem (Tata Pemerintahan) lagi merumuskan,” kata Sandi.

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu menurt rencana diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

“Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif,” ujar Anies, Selasa.

Anies percaya bahwa semua ketua RT/RW di Jakarta akan mengelola dana operasional untuk kebutuhan operasional di lingkungannya masing-masing. Dia yakin dana itu tidak akan disalahgunakan karena biaya operasional di lingkungan RT/RW sangat tinggi.

Anies meminta ketua RT/RW menjaga kepercayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya.

Namun, sepertinya kebijakan Anies-Sandi ini bertepuk sebelah tangan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, penggunaan dana operasional RT/RW Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap memiliki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sebab, penggunaan uang negara harus dilaporkan.

“Setiap sen rupiah uang negara termasuk APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas publik,” ujar Soni, sapaan Sumarsono, melalui pesan singkat, Rabu, seperti dilansir CNN Indonesia..

Soni melanjutkan, ketentuan tentang LPJ telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman APBD yang mensyaratkan pertanggungjawaban pengeluaran APBD. “Tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW,” imbuhnya.

Untuk menghindari kerumitan dalam pembuatan LPJ, katanya, para Ketua RT/RW dapat membuat LPJ dengan format yang lebih sederhana namun tetap mendasarkan pada kaidah hukum administrasi negara. “Lembar (LPJ)-nya satu saja. Cukup via lurah dan bisa pakai email,” ungkapnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: