Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Usai Dikritik, Anies Sebut Penghapusan LPJ Dana RT/RW Baru Obrolan

Anies Baswedan di Monas

Anies Baswedan di Monas. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Di depan para ketua RT/RW, di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih pada Selasa (5/12/2017). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menghapus laporan pertanggungjawaban dana operasional mulai 2018. Padahal, jumlah dana operasional tersebut sudah dinaikkannya menjadi Rp 2 juta setiap bulan untuk RT dan RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

“Tadi saya sudah tanya Pak Aspem (Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono). Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi,” ujar Anies, dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Bahkan Anies meminta ketua RT/RW menjaga kepercayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya. Dia mengingatkan, dana operasional itu sepenuhnya digunakan untuk keperluan warga di lingkungan mereka.

“Kalau kami saja tidak percaya, bagaimana warga percaya? Harus dijaga sebaik mungkin. Kami ingin Bapak Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya, sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional,” ucapnya.

Dengan dihapusnya LPJ dana operasional, Anies ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi.

“Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif,” katanya.

Tapi Anies adalah Anies yang menganut peribahasa esok “dele sore tempe”. Setelah mendapat kritik hebat dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPRD DKI dan Kemendagri, Anies sekarang menyebut penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih sebatas perencanaan dan pengkajian. Menurut Anies, kebijakan itu belum tentu dilaksanakan.

“Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan ya. Tapi sudah ramai duluan. Belum, belum (diputuskan),” ujar Anies saat dijumpai di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017), dilansir dari Kompas.com.

Anies melanjutkan, rencana kebijakan itu sebenarnya hasil bincang-bincang dirinya dengan sejumlah Ketua RT dan RW. Namun, media sudah mempublikasikannya seolah-olah sudah menjadi kebijakan yang pasti dilaksanakan.

“Makanya kalau lagi obrolan warga diliput, itu ramai jadinya. Enggak apa-apa,” ucap Anies.

Anies malah kini menyebut Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Oleh sebab itu, pihaknya harus memastikan sepeser pun uang negara yang dikeluarkan tercatat dengan baik dan memiliki pertanggungjawaban yang baik pula.

“Yang penting adalah prinsip akuntabilitas kita jaga. Saya memastikan semua anggaran yang dititipkan dari negara mengikuti semua aturan keuangan dan semua yang menerima anggaran dari pemerintah, harus memiliki aturan keuangan,” ujar Anies.

Meski demikian, pihaknya akan tetap mengakomodasi keinginan ketua RT/RW. Prinsipnya, mereka jangan dipersulit dalam membuat LPJ.

“Jadi yang kemarin banyak menjadi keluhan itu soal teknis-teknis kecil-kecil. Nah, nanti kita atur. Ini sedang dalam proses,” ujar dia.

Anies mengatakan, kemungkinan pada Kamis (7/12/2017) besok, pengkajian kebijakan tersebut sudah rampung. Ia berjanji akan menyosialisasikan hasilnya kepada masyarakat.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: