Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Open Kimono, Transparansi “Esuk Dele Sore Tempe” Ala Anies-Sandi

Sandiaga Uno dan Anies Baswedan di gedung DPRD DKI

Sandiaga Uno dan Anies Baswedan di gedung DPRD DKI. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Sejak masa kampanye hingga menjabat pemimpin di DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyebut pemerintahannya akan menerapkan transparansi terutama keterbukaan informasi dan partisipasi warga dalam membangun ibu kota.

Bahkan setelah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu (25/10/2017), Anies menyebut mereka setuju atas pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus kuat pendiriannya dalam menghadapi permainan anggaran dengan DPRD.

“Oh iya lah. Kami sampaikan berkali-kali bahwa kami membawa mandat dari rakyat dan mandat itu adalah untuk kami laksanakan dalam bentuk anggaran,” ujar Anies kala itu, dilansir anekainfounik.net dari Tribunnews.com.

Namun seiring dengan waktu, janji soal transparansi itu tampak seperti menguap begitu saja. Anies-Sandi mulai tertutup dengan media. Mereka tampak enggan menanggapi pertanyaan wartawan dalam kebanyakan itu.

Bahkan awak media tidak lagi diperbolehkan menunggu dan wawancara di lantai dua. Sandi pernah menegur awak media yang menunggunya di depan ruangan untuk wawancara. Sesi wawancara pun diarahkan terpusat di ruangan Balairung, sebuah aula yang ada di tengah Balai Kota.

Hal ini berbeda dengan gubernur sebelumnya, baik Jokowi, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) maupun Djarot. Dulu sesi wawancara dilakukan di mana saja. Wawancara bisa dilakukan langsung begitu pejabat keluar dari ruang rapat.

Tak hanya itu saja, kini jendela di Balai Kota pun ditutup dengan tirai dengan alasan takut diintip warga dan wartawan.

Baca juga: Kini Jendela Balai Kota DKI Tertutup dan Wartawan Dilarang ke Lantai 2

Setelah mendapat kritik soal anggaran dari masyarakat, Sandi mencoba kembali membentuk opini bahwa mereka menepati janji soal transparansi menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan keterbukaan informasi. Sandi menganalogikan pemerintahan yang transparan itu dengan istilah “open kimono”.

“Kami ‘open kimono’. Open kimono itu istilah, enggak ada yang kami tutup-tutupi, kami buka semuanya. Kalau di Indonesia ‘open kebaya’ lah,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017) malam.

Tak jelas maksud Sandi soal ‘open kimono’ ini. Sandi hanya menyebut Pemprov DKI telah melakukan keterbukaan informasi yakni dengan menerapkan berbagai sistem elektronik, yang merupakan hasil kerja gubernur sebelumnya.

” Keterbukaan informasi publik Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah semuanya elektronik, e-catalog, e-budgeting, e-musrenbang, Qlue, open data, semua lengkap di Jakarta,” kata dia.

Baca juga: Sandi: Kami Ingin Semua Terbuka, Open Kimono, Tak Ada Ditutupi

Namun keesokan harinya, pernyataan Sandi berubah soal transparansi tatkala ia menyebut video rapim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diunggah ke akun YouTube karena ia tidak mau masyarakat terpecah karena isi video itu.

“”Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki natal dan tahun baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua,” ujar Sandiaga di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Padahal, pengunggahan video ini merupakan bentuk transparansi Pemprov DKI. Ahok sendiri menyebut langkah ini dilakukan untuk menghindari fitnah dari berbagai pihak atau kalimat pernyataannya yang dipelintir oleh awak media.

“Kami memilih mempublikasikannya, karena sekarang ini terlalu banyak fitnah. Kami berpikir, daripada omongan kita dipelintir, khususnya pada zaman online di mana kalau kita ngomong sebenarnya ada ujungnya, tapi yang diambil depannya doang,” kata Ahok, saat menjadi narasumber dalam acara Kehumasan KPK di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12/2013), seperti diberitakan beritasatu.com.

Supaya masyarakat dapat mengetahui kebenaran pernyataan yang dilontarkannya, serta kejadian sebenarnya yangg terjadi saat itulah, maka menurut Ahok, dia memutuskan untuk merekam semua rapat-rapat dengan SKPD dan wawancara-wawancaranya dengan wartawan. Sehingga, saat terjadi kesalahpahaman, dia bisa meminta pihak yang bersangkutan untuk melihatnya di Youtube. Dengan begitu, pihak itu dapat mengerti jalannya rapat dan kebenaran informasi yang ada di dalam video tersebut.

“Jadi kami putuskan, kita rekam video saja saat melakukan rapat-rapat. Sehingga kalau terjadi kesalahpahaman, kan kita sudah upload di Youtube. Jadi, orang bisa lihat, ini lho jalan ceritanya,” ujarnya.

Cara ini, menurut Ahok lagi, sangat efektif dalam memberikan kebenaran informasi kepada berbagai pihak, terutama warga Jakarta. Tidak hanya itu, cara ini dinilainya juga ampuh untuk menekan para pemain politik.

“Ini juga cara untuk menekan pemain politik. Saya pernah dikerjain untuk urusan kerja sama Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tapi akhirnya tidak mempan, karena saya punya rekamannya di Youtube,” ungkapnya.

Namun kebijakan ini malah membuat Ahok dipenjara karena video pidatonya di Kepulauan Seribu dipersoalkan dan dianggap menista agama.

Beda dengan Ahok, Anies-Sandi sendiri tak mau menggunggah video ke Youtube karena takut dikritik oleh warganya sendiri. u.

Sandiaga tidak mau ada keributan atas kebijakan-kebijakan Pemprov DKI akibat video itu. Apalagi kebijakannya belum final dan masih dalam proses.

“Prosesnya masih jalan, belum ada yang diputuskan,” kata Sandiaga.

Belajar dari pengalaman RAPBD 2018 di mana mereka dikritik soal pengelolaan anggaran, mereka lebih memilih mengeliminasi ‘bahan’ yang akan dijadikan sumber kritikan. Ini wujud dari transparansi ala ‘open kimono’ yang hanyalah digunakan untuk menarik simpati calon pemilih di Pilgub.

Mereka adalah model pemimpin zaman Orde Baru yang takut dengan kritikan karena memang tak percaya diri bisa memberikan solusi untuk persoalan yang dihadapi warga DKI. Walaupun demikian, mereka terus melakukan pencitraan diri seolah-olah sudah memenuhi janjinya dan bekerja untuk rakyat.

Mereka tak malu disebut tak konsisten atau mencla-mencle, ‘esok dele sore tempe’. Di dalam pikiran mereka hanyalah sekarang warga marah, besok belum tentu. Itulah mungkin maksud ‘open kimono’.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Iklan
%d blogger menyukai ini: