//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Dituduh Anies, Djarot Bantah Pernah Tandatangani Perda Kenaikan Dana Parpol

Djarot Saiful Hidayat dituding Anies tandatangani kenaikan dana parpol

Djarot Saiful Hidayat dituding Anies tandatangani kenaikan dana parpol. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Djarot Saiful Hidayat membantah tudingan Anies Baswedan yang menyebut dirinya pernah menandatangani peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar kenaikan dana untuk partai politik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Seinget saya, cek saja ya, apakah saya pernah menandatangani itu ya?” ujar Djarot saat ditemui di acara sekolah partai calon kepala daerah PDI Perjuangan di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Seingat Djarot, ia memang pernah menandatangani peraturan yang berkaitan dengan kenaikan anggaran, namun bukan kenaikan anggaran untuk parpol, melainkan anggaran hak keuangan Anggota DPRD DKI Jakarta.

“Yang saya tandatangani itu Pergub tentang hak keuangan anggota DPRD Jakarta. Beda (dengan anggaran bantuan untuk parpol),” ujar Djarot.

Anggaran hak keuangan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta itu pun diperketat. Djarot tak akan menyetujui jika ada rencana anggaran yang bersifat berlebihan.

“Misalnya, DPRD mengajukan biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang fantastis, saya tolak. Tidak boleh. Semua harus sesuai dengan peraturan,” lanjut dia.

Saat ditanya, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan bantuan dana parpol yang nilainya sampai 10 kali lipat itu, Djarot mengaku tidak tahu menahu.

“Saya enggak tahu itu,” ujar dia.

Diberitakan anggaran bantuan keuangan untuk seumlah partai politik yang mempunyai kursi di DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2018, mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat. Hal itu menjadi sorotan publik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kenaikan itu dirancang saat Djarot masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kenaikan tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diteken Djarot tanggal 13 Oktober 2017, atau di akhir masa kepemimpinan Djarot di DKI.

Di kolom “sebelum perubahan”, ditulis anggaran Rp 1.818.003.960 atau Rp 1,8 miliar. Sementara di kolom “sesudah perubahan”, ditulis anggaran Rp 17.736.624.000 atau Rp 17, 7 miliar. Artinya ada kenaikan anggaran sebesar Rp 15.918.620.040 atau Rp 15,9 miliar.

“Pada saat itu angka bantuan belanja keuangan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian Perda-nya keluar tanggal 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintaham, sebelum kami mulai bertugas,” ujar Anies, Senin (11/12/2017).

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Agen Bola
Iklan
%d blogger menyukai ini: