Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Anies Melawan, Pilih Tak Jalankan Rekomendasi Kemendagri Soal TGUPP

Anies Baswedan di Monas

Anies Baswedan di Monas. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan segera menerima laporan resmi mengenai rekomendasi Kemendagri terkait APBD 2018 hari ini. Anies mengatakan dia memilih akan melawan rekomendasi tersebut dan terus bekerja dengan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dia mau dengan jumlah anggota 73 orang.

“Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari detikcom.

Anies mengatakan otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. Meski demikian, dia tetap akan menghormati rekomendasi dari Kemendagri.

“Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” terangnya.

Melalui lampiran yang ia terima, Anies mengaku heran dihapusnya TGUPP di eranya. Ia membandingkan dengan pemerintahan era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

“Yang menarik begini, dari dulu ada anggaran untuk TGUPP. Dari dulu selalu ada anggaran. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi nggak boleh? ada apa?” terangnya.

Sebelumnya,TGUPP tidak diberikan pos anggaran khusus oleh Kemendagri. Anies tidak direkomendasikan menggaji anggota TGUPP yang menurut rencana berjumlah 73 orang itu melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018, melainkan disarankan menggunakan dana operasional Anies setiap bulan.

“(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).

Syarifuddin juga mengatakan, anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukkan ke satuan kerja perangkat daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Masa kerjanya pun tergantung kegiatan yang dilakukan tim.

“Kami minta supaya dianggarkannya di setiap SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya, taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja),” ucap Syarifuddin.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan

Berita Terbaru: Aneka Info Unik

Kami tidak dapat memuat data blog saat ini.

%d blogger menyukai ini: