//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Tutup Jalan Demi PKL Tanah Abang, Anies Klaim Tak Langgar Aturan

Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang hasil penataan Anies-Sandi

Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang hasil penataan Anies-Sandi. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Berbagai pihak menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan di depan Stasiun Tanah Abang untuk memfasilitasi pedagang kaki lima ( PKL) berjualan di Jalan Jatibaru, Stasiun Tanah Abang, melanggar undang-undang.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan perlu dikaji, karena kebijakan itu melanggar aturan fungsi jalan seperti di Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

“Kebijakan program kurang tepat dan perlu dikaji ulang karena keberadaan PKL yang berjualan dengan menutup jalan akan mengganggu fungsi jalan. Meskipun gubernur boleh menetapkan daerah atau lokasi PKL tetapi hal bertabrakan dengan peraturan perundang-perundangan,” ujar Trubus, Jumat (22/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari Tribunnews.com.

Dia menjelaskan, di dalam Pasal 27 poin pertama pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum menyebutkan setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno.

“Di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas, yakni 18 bulan penjara atau denda Rp 1,5 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar,” jelas Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/12/2017), dilansir dari Kompas.com.

Djoko juga menjelaskan, orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan bisa dikenakan denda Rp 250.000 sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2).

Tak hanya itu, seseorang juga bisa dihukum jika melanggar fungsi trotoar seharusnya. Di dalam UU Nomor 29 Tahun 2002 tersebut dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menjadikan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha dalam bentuk apa pun.

“Dari peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan PKL berjualan di jalan dan trotoar merupakan perbuatan yang melanggar hukum,” imbuh Djoko.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala. Dalam kritiknya, Adrianus menyampaikan penutupan jalan di Tanah Abang untuk mengakomodasi 400 PKL berpotensi melanggar aturan perundang-undangan.

“Jalan ada UU (undang-undang)-nya, jalur pedestrian ada UU-nya. Kalau sekarang (jalur) pedestrian dipakai untuk PKL dan jalan juga mau ditutup untuk PKL, ya berarti UU mesti diubah dong,” kata Adrianus, Selasa (18/12).

Baca juga: Tutup Jalan Demi PKL Tanah Abang, Anies Disebut Langgar UU Lalu Lintas

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim hal ini tidak melanggar aturan. Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan tersebut dilakukan.

“Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah me-review semua aturan,” kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

Dia menegaskan konsep penataan tersebut merupakan upaya keberpihakannya kepada masyarakat, baik itu PKL, commuter, pejalan kaki, hingga transportasi umum.

“Dan kita akan jelas berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang,” ujarnya.

Anies akan memastikan kebijakannya tersebut akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Dia akan selalu mengevaluasi pelaksanaan konsep penataan tersebut.

“Semuanya nanti akan kita review dan kita pastikan bahwa trotoarnya dalam keadaan tertib, bersih dari mereka yang menghambat jalannya pejalan kaki, sehingga pejalan kaki daerah itu bisa leluasa berjalan,” sambung Anies.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: