Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ketua DPRD: Bisa Saja PKL Lain Minta Anies Tutup Jalan untuk Tempat Berjualan

Edi Marsudi bersama Anies-Sandi

Edi Marsudi bersama Anies-Sandi. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, kebijakan Pemprov DKI yang menutup ruas jalan di Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan merupakan contoh buruk.

Menurut dia, kebijakan ini akan menimbulkan konsekuensi bahwa PKL di lokasi lain merasa memilik hak yang sama dengan PKL di Tanah Abang meminta Gubernur Anies Baswedan menutup jalan sebagai tempat berjualan.

“Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu, bukan tidak mungkin di wilayah lain PKL akan mengokupasi jalan dan meminta diizinkan oleh gubernur,” ujar Prasetio melalui keterangan tertulis, Minggu (24/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Padahal, kata Prasetio, Tanah Abang sudah tertata rapi di bawah kepemimpinan Joko Widodo. PKL yang berjualan di trotoar dipindahkan ke Pasar Blok G.

Baca juga : Dikritik Karena Tutup Jalan Tanah Abang, Anies Sebut Lagi Keberpihakan

Ruas jalan dan trotoar dimaksimalkan sebagaimana fungsinya. Memang, Pasar Blok G kini menjadi sepi pengunjung. Namun, menurut Prasetio, itulah yang menjadi tugas dari Pemprov DKI.

Ia mengatakan, alih-alih menutup jalan untuk tempat jualan PKL, Pemprov DKI seharusnya berupaya meramaikan Blok G.

“Kalau memang masalahnya tidak ada orang yang berkunjung ke Blok G, itu jadi tugas pemerintah untuk membuat Blok G ramai. Jangan malah mengubah fungsi jalan menjadi area berjualan PKL,” ujar Prasetio.

Sebelumnya, Edi menyebut kebijakan menutup ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang untuk PKL telah banyak melanggar aturan hukum yang ada.

“Ini sudah banyak melanggar aturan hukum,” kata Prasetio, Sabtu (23/12), dilansir dari beritasatu.com.

Ada tiga aturan hukum yang dilanggar. Pertama, Pasal 25, 27, 61 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Ketika pasal ini menerangkan larangan berjualan di badan jalan dan trotoar serta mengatur sanksi ancaman pidana kurungan sekitar 10 hari hingga 60 hari atau denda minimal Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.

Kedua, pasal 25, 28 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kedua pasal ini, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan. Bila melanggar aturan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 juta.

“Ketiga, pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” ujarnya.

Baca juga: Tutup Jalan Demi PKL Tanah Abang, Anies Klaim Tak Langgar Aturan

Prasetio menegaskan sebaiknya, Anies meniru cara Jokowi dalam menata Tanah Abang. Yakni, membiarkan semua fasilitas berfungsi sebagaimana seharusnya. Bukan membuat kebijakan karena tersandera janji politik atau tim pemenangan.

“Pilkada sudah selesai. Ini saatnya bekerja, bukan lagi berkampanye. Atau memang ini kembali memasuki masa kampanye bagi Anies,” tutupnya

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup agar pedagang kaki lima bisa berjualan di area tersebut.

Pemprov DKI juga menyediakan 372 tenda yang bisa didapatkan secara gratis tanpa pungutan retribusi. Penataan itu telah dimulai sejak Jumat kemarin dan akan berlaku setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Iklan
%d blogger menyukai ini: