//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Sri Mulyani Tegur Anies Soal Perjalanan Dinas PNS DKI Rp 1,5 Juta Perhari

Sri Mulyani dan Anies Baswedan di Balai Kota

Sri Mulyani dan Anies Baswedan di Balai Kota. (DetikFinance)

Anekainfounik.net. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggarkan biaya perjalanan dinas PNS Pemprov DKI Jakarta melebihi batas dari pemerintah pusat.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya perjalanan dinas PNS DKI Jakarta ditetapkan Rp 1,5 juta per orang per hari, lebih tiga kali lipat dari standar nasional.

“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari,” kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang RPJMD 2017-2022 di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017), dilansir anekainfounik.net dari DetikFinance.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, belanja pegawai DKI Jakarta dialokasikan sebesar 36,2% dari total APBD.

“Saya sebetulnya tidak ada masalah kalau DKI membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asal diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik,” jelas dia.

Namun untuk penetapan biaya perjalanan dinas, Sri Mulyani meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk merasionalkan kembali hitungannya.

“Jadi mungkin dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan,” papar dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terkait dengan program yang akan dijalankan. Berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.

“DKI punya 207 program saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak 207 program, tapi dari 207 program itu terjemahaannya menjadi 6287 kegiatan,” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada pemimpin DKI Jakarta untuk kembali memfokuskan program-program unggulan yang bisa dimonitor oleh masyarakat.

“Jadi mungkin perlu rasionalisasi dan fokus, sehingga rakyat tahu, kalau 6.000 kan susah tracking, rakyat enggak tahu mana program yang harus saya monitor, sehingga dari sisi akuntabilitas sulit,” tutup dia.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: