//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Demi WTP BPK, DKI Akan Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras

Sandiaga Uno saat pembentukan KPK DKI Jakarta

Sandiaga Uno saat pembentukan KPK DKI Jakarta. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta 2017. Seperti diketahui, sejak 2012-2016, Pemprov DKI hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Sandi mengaku ditugaskan langsung oleh Anies untuk memimpin proses road to WTP. Ambisi ini dilakukan untuk membuktikan mereka lebih baik dari Jokowi dan Ahok dalam mengelola keuangan versi BPK.

Untuk mencapai target WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017, Sandi membentuk tim task force. Tim ini bertugas memetakan seluruh temuan BPK untuk ditindaklanjuti, salah satunya soal pencatatan aset-aset milik DKI.

Tim task force akan mempercepat beberapa hal, yakni tindak lanjut rekomendasi BPK, inventarisasi aset seluruh SKPD, pengembangan sistem informasi aset, pengembangan dan integrasi seluruh subsistem penerimaan dengan sistem informasi keuangan, dan pengendalian melalui sistem penguatan peran inspektorat.

Sandi mengatakan ada tiga aset besar milik Pemprov yang bermasalah dari segi hukum maupun akuntansi, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterrupable power supply (UPS).

Hasil audit investigasi BPK menyatakan pengadaan lahan RS Sumber Waras menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 191 miliar. BPK merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta menagih kerugian tersebut kepada pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) atau membatalkan pengadaannya. Kalau tidak, laporan bisa berimbas terhadap opini laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2017.

Padahal, KPK sendiri menyatakan kasus dugaan korupsi Sumber Waras tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPK La Ode Syarif saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/9/2017), dilansir anekainfounik.net dari rilis.id.

Namun, bagi Anies-Sandi, mendapatkan WTP dari BPK adalah segalanya. Semua dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada pemerintahan Jokowi dan Ahok di DKI.

Sandi kini mengatakan pihaknya akan membatalkan pengadaan lahan RS Sumber Waras. Keputusan pembatalan pengadaan tersebut sudah final.

“Kita menindaklanjuti temuan BPK, diputus bahwa pihak Sumber Waras tidak bisa mengembalikan kerugian negara Rp 191 miliar. Jadi sekarang dalam proses pembatalan. Final pembatalannya,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018), dilansir dari Detikcom.

Sandi menuturkan pembatalan akan dilakukan setelah Biro Hukum menyelesaikan kajiannya. Kajian itu memuat langkah-langkah pembatalan pengadaan lahan RS Sumber Waras.

“Yang itu (pembatalan) harus menunggu kajian dari Biro Hukum. Nanti Biro Hukum, masih di Biro Hukum,” terang Sandiaga.

Pembatalan pengadaan lahan RS Sumber Waras diharapkan bisa segera dilakukan. Target Pemprov DKI, pembatalan rampung sebelum penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan pada 31 Maret 2018.

“Mudah-mudahan sebelum ada, sebelum memfinalkan laporan keuangan tahun 2017,” jelas Sandiaga.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: