Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Polisi ke Anies: Silakan Tata PKL Tanah Abang Tapi Jangan Labrak Aturan

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, penataan PKL sebaiknya tidak dilakukan dengan mempersilakan PKL berjualan di badan Jalan Jatibaru. Jalan raya fungsinya untuk arus lalu lintas kendaraan.

“Kebijakan untuk PKL kami dukung, tetapi jangan melabrak aturan hukum,” kata Halim saat menghadiri focus group discussion penataan lalu lintas dan kawasan Stasiun Tanah Abang di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (4/1/2018), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Menurut Halim, jika fungsi jalan mengalami gangguan akibat adanya alih fungsi, hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang dan penataan tersebut termasuk menyalahi aturan.

“Fungsi jalan sangat disayangkan digunakan di luar dari pada fungsi jalan,” kata Halim.

Ia menambahkan, pihak yang melanggar fungsi jalan bisa dikenai pelanggaran undang-undang jalan, yakni Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Apabila ada yang sengaja melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan dikenai denda Rp 1,5 miliar dan penjara 18 bulan terkait pelanggaran tersebut,” ujar Halim.

Halim Pagarra mengusulkan dua hal untuk menata Tanah Abang. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya merelokasi pedagang kaki lima ke tempat lain, bukan membebaskan mereka berjualan di jalan.

“Pertama, PKL itu didata, yang punya KTP Jakarta saja yang diizinkan berjualan, dan gratis sewa tempatnya. Namun, mereka ditempatkan di suatu tempat tertentu, jangan di jalan,” kata Halim.

Baca juga: Polda Metro Minta Anies Pindahkan PKL Tanah Abang ke Blok G

Ia mengatakan, tidak semua PKL Tanah Abang merupakan warga Jakarta. Aturan pedagang ber-KTP DKI meminimalisasi kemacetan di Tanah Abang. Selain itu, Pemprov DKI juga perlu memperbanyak angkutan umum yang dapat menampung penumpang dalam jumlah besar.

“Masalah transportasi ini memang sangat harus didahulukan. Ini harus dibuat bagaimana (angkutan umum) yang nyaman dan efektif,” ucap Halim.

Ia mengatakan, tidak benar mempersilakan PKL berjualan di atas jalan. Sebab, hal tersebut melanggar ketentuan yang ada terkait fungsi jalan.

Baca juga: Sandi Tolak Mentah-mentah Usulan Polda Metro Soal Tanah Abang

Jika melanggar, mereka bisa dikenai pelanggaran undang-undang jalan, yakni Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Apabila ada yang sengaja melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan, dikenai denda Rp 1,5 miliar dan penjara 18 bulan terkait pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Iklan
%d blogger menyukai ini: