//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Klaim Ganti Rugi HGB Reklamasi Tak Pakai APBD, Anies: Itu Mudah Sekali

Anies-Sandi saat menghadiri misa natal di Katedral

Anies-Sandi saat menghadiri misa natal di Katedral. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tidak akan menggunakan APBD untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pengembang pulau reklamasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anies bahkan mengatakan bahwa pengembalian uang tersebut adalah sebuah hal mudah bagi Pemprov DKI Jakarta.

“Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggak ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD,” kata Anies di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam, dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Anies menambahkan, pihaknya akan menggunakan uang pajak yang telah diberikan pengembang sehingga tidak mengganggu APBD.

“Tapi, ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang,” ujar Anies.

“Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI siap mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.

“Kami siap (mengembalikan) dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara perihal pembayaran tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti menggunakan APBD ke pengembang.

“Pemprov dapat uang dari mana? Itu harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali pasti pakai uang APBD,” kata Yusril, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Yusril, selain merugikan masyarakat dari sisi APBD, pencabutan sertifikat HGB hanya akan membuat pulau-pulau yang sudah dibuat pengembang akan sia-sia. Padahal, semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

“Pulaunya ini sudah jadi, kalau enggak dipakai mau diapakan? Mubazir nantinya,” kata Yusril.

Sementara, pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan menilai investor bisa menggugat Pemda DKI Jakarta atas alasan wanprestasi jika ganti rugi tidak kunjung dibayarkan.

Ia beralasan, penerbitan sertifikat HGB tentu sudah mendapatkan persetujuan Pemda DKI Jakarta selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) pulau reklamasi. Atas dasar itu, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta dianggap menyalahi kesepakatan hukum yang disusun bersama pengembang.

Nur Hasan juga menilai ganti rugi yang harus dibayarkan Pemprov DKI bisa membengkak. Menurutnya, selain selain mengganti investasi pulau reklamasi, Pemda tentu harus mengganti dana yang dikeluarkan pengembang untuk mengembangkan infrastruktur yang berdiri di atasnya.

“Sangat tidak mungkin untuk kembali ke belakang karena nyatanya pulau ini sudah ada,” tambah dia.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: