//
Anda membaca...
Uncategorized

Saat Prabowo Sebut Nyagub Butuh Rp 300M, Ahok Bisa Galang Donasi

Prabowo Subianto bersama Anies-Sandi

Prabowo Subianto bersama Anies-Sandi. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. “Kalau untuk jadi gubernur minimal Rp300 miliar. Itu paket hemat. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah Sandi punya duit dikit lah. Tapi ada berapa orang kayak sandi?” kata Prabowo Subianto di acara halal bihalal dan silaturahmi nasional di Pondok Pesantren Al–Ishlah, Bondowoso, pada 23 Juli 2017.

Hal ini diucapkan Ketua Umum Gerindra tersebut jauh sebelum La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkap adanya “mahar” politik sebesar Rp40 miliar untuk maju di Pilgub Jawa Timur.

Bila ada orang yang ingin menjadi kepala daerah seperti gubernur datang kepadanya dalam sistem dan kondisi seperti sekarang ini, kata Prabowo, maka prioritas perhatiannya adalah soal ketersediaan dana yang dimiliki si calon.

“Saya sedih, karena sekarang kalau ada yang mau jadi gubernur datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada dia. ‘Ente punya uang nggak? Saya tidak tanya Anda lulusan mana, prestasinya apa, pernah nulis buku apa, pernah jadi bupati enggak, pernah jadi camat nggak? (Tapi) yang saya tanya, ‘Ente punya uang berapa?,” papar Prabowo.

Dilansir anekainfounik.net dari detikcom, dalam rekaman video berdurasi 20 menit 56 detik yang diunggah ke YouTube oleh Spardaxyz News Channel pada 24 Juli 2017 itu, hadir di atas panggung sejumlah tokoh seperti Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, pengusaha Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo), serta Kiai Maksum sebagai tuan rumah, dan tokoh lainnya.

Kalau untuk menjadi gubernur, kata Prabowo, di menit ke-15.22, minimal harus punya uang Rp 300 miliar. “Itu paket hemat, pahe.” Ia menyebut Sandiaga Uno sebagai contoh figur yang memiliki uang sendiri untuk maju dalam pilkada di Jakarta.

“Tapi ada berapa orang kayak Sandi? Kalau wajah-wajah kalian ini susah nih jadi gubernur. (Karena) nggak punya Rp 300 miliar,” seloroh Prabowo disambut tawa massa di hadapannya.

Dalam video, Prabowo memang mengaku sedih karena banyak “orang pintar dan berakhlak” yang ingin maju pilkada, tapi tidak punya modal. “Banyak kolega saya di TNI. Jenderal yang tidak korupsi ya tidak punya uang,” katanya, disambut gelak tawa dari hadirin.

Simak videonya di bawah ini:

Gerindra Klaim Prabowo Mengkritik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengklaim apa yang dipaparkan Prabowo sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kritik atas kebiasaan politik yang terjadi di Indonesia setiap pilkada. Prabowo hanya memberikan contoh, bukan fakta yang terjadi di partainya.

“Itu kritik, bukan kebiasaan di Gerindra,” kata dia tegas saat dihubungi detikcom, Sabtu (13/1/2018).

Tingginya biaya untuk pilkada, dia melanjutkan, membuat Gerindra pernah mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, melainkan kembali melalui DPRD.

Sebagai contoh, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menghabiskan Rp 64,7 miliar saat kampanye Pilgub DKI. Sebanyak 96,8 persen dana tersebut berasal dari harta pribadi Sandiaga Uno dan sisanya dari partai pengusung yakni Gerindra, PKS, Anies, hibah badan hukum swasta dan bunga bank. Tak satupun dari sumbangan warga.

Total, Sandi mengaku sudah menghabiskan dana dari kantong pribadinya mencapai sekitar Rp 108 miliar selama masa Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dana tersebut tidak hanya yang dipakainya untuk mengarungi masa kampanye Pilkada DKI sebanyak dua putaran.
Tapi juga yang digunakannya saat mulai mensosialisasikan diri ke masyarakat sebelum dirinya resmi menjadi pasangan calon berpasangan dengan cagubnya saat ini, Anies Baswedan.

“Semua sudah saya laporkan. Pre primary, sebelum resmi mendaftar, kurang lebih Rp 30 (miliar), terus putaran pertama Rp 62 (miliar) , dan yang terakhir Rp 16 (miliar) . Total segitu,” kata Sandi saat ditemui di rumah orang tuanya di Jalan Galuh II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017), dilansir Kompas.com.

Jumlah ini tentu sajaBerdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 29 September 2016, Sandi tercatat memiliki rotal kekayaan mencapai Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dollar AS.

Dilansir dari Tirto.id berdasarkan Data Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015, misalnya, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar, sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp20 sampai 100 miliar.

Akibatnya, tak sedikit para kandidat yang maju dalam pilkada tersebut mencari dana tambahan di luar yang telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dalam bentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maupun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Maka tak heran jika kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta bahwa pengeluaran aktual pilkada lebih besar dari LPPDK dan LPSDK.

Data dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dikutip KPK dalam kajian tersebut menyebutkan, ada empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik ini, yaitu: Pertama, biaya “perahu” pencalonan kepala daerah atau yang sering dikenal dengan mahar politik. Kedua, dana kampanye untuk politik pencitraan. Ketiga, ongkos konsultasi dan survei pemenangan. Keempat, praktik politik uang.

Walaupun demikian, ada cara lain untuk memperoleh dana kampanye yang begitu besar tanpa mengeluarkan kocek pribadi. Caranya dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan atau donasi. Namun hal ini berlaku bagi calon kepala daerah yang memiliki popularitas tinggi, jejak rekam bagus dan masyarakat puas akan kinerjanya.

Saat maju Pilgub DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, berhasil mengumpulkan Rp 60,1 miliar dari penggalangan dana oleh sumbangan warga, dimulai awal Maret 2016 hingga Januari 2017.

Metode pembayaran untuk menyumbangkan dana kampanye Ahok-Djarot dilakukan dengan cara transfer, bukan uang tunai. Setiap sumbangan harus disertai dengan fotocopy KTP dan kartu NPWP. Mereka menerima sumbangan dari perseorangan, dengan batas maksimal Rp 75 juta per orang. Sedangkan dari perusahaan maksimal Rp 750 juta.

Berdasarkan data, 76 persen dana patungan tersebut berasal dari individu, sementara sisanya dari perusahaan. Sumbangan terbesar, datang dari kegiatan Gala Dinner yang rutin digelar tiap malam bersama Ahok. Setiap, gala dinner mampu meraup Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

.

Jadi, asumsi biaya pilkada tinggi hanya berlaku bagi calon kepala daerah yang tak memiliki modal sosial sehingga sangat sulit berharap dengan partisipasi donasi dari warga, seperti yang dialami Gerindra saat mengusung Anies-Sandi.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Agen Bola
Iklan
%d blogger menyukai ini: