Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Soal Becak, Anies Klaim Akan Realisasikan Janji Jokowi yang Tak Ditepati

Anies Baswedan bertemu Jokowi di Istana Merdeka

Anies Baswedan bertemu Jokowi di Istana Merdeka. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengizinkan becak kembali beroperasi mencari penumpang di kampung-kampung di Jakarta. Hal ini, kata dia, merupakan realisasi kontrak politik yang ia lakukan dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Serikat Becak Jakarta (Sejajar) pada putaran kedua kampanye Pilkada Jakarta lalu.

Anies juga mengklaim pada masa kampanye Pilkada DKI 2012 lalu, Presiden Jokowi yang kala itu maju sebagai calon gubernur, menandatangani kontrak politik dengan JRMK. Salah satu poin dalam kontrak tersebut adalah mencabut larangan becak di wilayah DKI Jakarta. Namun, hingga Jokowi akhirnya meninggalkan kursi gubernur, menurut Anies, janji itu tak pernah dipenuhi.

Saat pertanyaan dilontarkan wartawan, “Pak ini kan janji Jokowi 2012?”, Anies menjawab sembari melempar senyum, “Janjinya apa?… saya yang jalankan,” ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018), seperti dilansir anekainfounik.net dari Tirto.Id

Janji Jokowi soal becak pada 2012

Janji Jokowi soal becak pada 2012.
(Klik untuk perbesar gambar)

Padahal, dalam dokumen janji politik di atas, tak ada pernyataan yang menyebutkan Jokowi akan memberikan izin kembali untuk becak beroperasi. Di poin 2C tertulis: “Perlindungan dan Penataan ekonomi informal: PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.”

Anies seperti mencari pembenaran untuk melakukan tindakan setelah mendapat kritikan hebat soal wacana menghidupkan kembali becak.

Ia menyampaikan bakal menyiapkan Pergub untuk memberikan rute khusus bagi becak di Jakarta. Namun, hal itu masih perlu ia pertimbangan agar aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 20117 tentang ketertiban umum.

Dalam Pasal 29 Perda tersebut, becak merupakan kendaraan umum yang keberadaannya dilarang baik untuk dibuat, disimpan atau dioperasikan.

Padahal, kata Anies, “sekarang itu dalam kenyataanya becak itu ada, tapi mereka hanya beroperasi di dalam kampung, tidak keluar ke jalan. Nah, kita akan mengatur supaya becak berada tetap di dalam kampung, tidak becak berada di jalan.”

Menurut Anies, aturan tersebut juga diperlukan agar para tukang becak mendapat perlindungan dan pengakuan secara hukum. Sebab, ketiadaan aturan itu dapat berpotensi terjadinya pemalakan terhadap tukang becak oleh para oknum pemerintah.

“Kita ingin justru bagi kemudi becak maupun bagi warga itu bisa melakukan kegiatan ini aman, nyaman dan tertib. Bagi yang menertibkan bisa punya alasan yang jelas. Mana yang mereka bisa beroperasi mana yang tidak. Kenyataannya ada kok. Kasian juga loh kalau di lapangan itu bisa jadi korban pemerasan. Diperas aja sama petugas. Boleh asal A,B,C, D,” sebutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan keberadaan peraturan untuk becak tersebut bukan berarti memperbolehkan becak beroperasi di jalan-jalan protokol di Ibu Kota. Hal tersebut, menurutnya, adalah aturan yang tak bisa lagi di tawar demi ketertiban jalan.

“Bukan (diperbolehkan seluruhnya). Tetap dibatasi di permukiman dan kampung-kampung,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Iklan
%d blogger menyukai ini: