//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Kritik 100 Hari Anies-Sandi, PDIP: Mirip Trump, Bikin Gaduh, Tabrak Aturan

Gaya Anies Baswedan saat difoto

Gaya Anies Baswedan saat difoto. (Istimewa)

Anekainfounik.net. PDIP mengkritik keras kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Gubernur Sandiaga Uno dalam memimpin Ibu Kota karena sarat adu domba, menabrak aturan, hingga mirip Donald Trump.

“100 Hari pemerintahan Anies-Sandi belum menampakkan wajah Jakarta yang akan dibawa selama lima tahun ke depan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Selasa (23/1/2018), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Dia lantas menyorot kebijakan Anies-Sandi soal kebijakan penataan Jalan Jatibaru yang berlaku mulai pertengahan Desember tahun lalu itu. Pedagang Kaki Lima (PKL) diizinkan untuk berdagang di jalan itu, TransJakarta Tanah Abang Explorer beroperasi. Para sopir angkot menjerit karena kehilangan setoran. Para sopir angkot tak terima kebijakan ini.

Baca juga: Di Tangan Anies, Trotoar Jatinegara Kembali Dikuasai PKL dan Parkir Liar

“Kebijakan ini mengadu domba warga DKI. Kebijakan penataan PKL menimbulkan konflik sosial di Tanah Abang, konflik di tengah-tengah masyarakat. Sopir angkot demo ke Balai Kota, ini menunjukkan kebijakan Anies-Sandi menimbulkan konflik,” kritik Gembong.

Gembong juga menyoroti rencana pengoperasian kembali becak di Jakarta. Menurutnya kebijakan ini juga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dinilai hanya seolah-olah prorakyat saja.

“Kalau memang pro rakyat kecil maka seharusnya berdayakanlah para pengayuh becak untuk alih profesi, tingkatkan harkat dan martabat mereka menjadi pedagang kelontong misalnya, Pemerintah Daerah memberi suntikan modal,” tutur Gembong yang juga anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI ini.

Program DP Rp 0 dari Anies-Sandi juga tak luput dari kritiknya. Menurut Gembong, kebijakan itu masih mentah.

Dihubungi detikcom secara terpisah, anggota Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi bidang keuangan DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, menilai kebijakan Anies cuma bikin ribut banyak orang. Ini mirip dengan gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Hampir sama seperti Donald Trump, membikin kegaduhan-kegaduhan,” kata Jhonny.

Jhonny tak setuju dengan inefisiensi pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berisi tujuh puluhan orang yang menggunakan anggaran Rp 19 miliar. Menurutnya TGUPP seharusnya berisi sedikit orang saja. Dia juga tak setuju dengan permintaan Anies ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi, tak setuju pula soal wacana penghidupan kembali becak, hingga penataan Tanah Abang.

“Kebijakan dia cenderung anarkis. Dari beberapa wacana, dia nggak memberikan contoh kepada warga DKI agar mematuhi aturan. Ini malah melanggar aturan. Saya khawatir sikap itu akan ditiru masyarakat,” kata Jhonny.

Baik Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono maupun Jhonny selaku anggota menilai Anies-Sandi perlu lebih meningkatkan komunikasi dengan DPRD DKI. Pemerintah Daerah terdiri dari pihak eksekutif dan pihak legislatif, maka kedua elemen ini perlu harmonisasi.

“Selama ini komunikasi (Anies-Sandi dengan DPRD DKI nggak pernah ada. Rapat dengan Gubernur sampai sekarang nggak pernah ada. Ini kan mesti ada kemauan bersama. Maka perlu duduk bareng,” kata Gembong.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: