//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

PDIP akan Ajukan Interpelasi, Anies Ngotot Tak Pernah Langgar Aturan

Anies Baswedan klaim tak langgar aturan

Anies Baswedan klaim tak langgar aturan. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi peryataan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang berencana mengajukan hak interpelasi. Mantan Mendikbud ini ngotot semua kebijakannya selama ini sudah sesuai dan telah mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami kerjakan ini adalah untuk warga Jakarta, dan kita ingin agar Jakarta itu dirasakan sebagai milik semua warga, bukan sebagian. Semua yang kita lakukan kita rujuk semua peraturan yang ada. Baik peraturan perundangan, baik peraturan daerah,” kata Anies Baswedan saat ditemui di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2018), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Untuk itu, dia berharap, seharusnya Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkahnya tersebut.

“Kita ingin jangan sampai warga masyarakat Jakarta tidak mendapat kesempatan yang sama. Jangan, menurut mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung. Tapi kita lihat saja,” jelas Anies Baswedan.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan. Interpelasi diajukan karena beberapa kebijakan Anies yang dianggap menabrak UU.

“Bolak balik saya sudah sampaikan dengan banyaknya UU yang dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi, Fraksi PDIP sedang mengkaji ke arah interpelasi. Arah kita akan ke sana,” kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Sementara, penasihat Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengatakan sebagai ketua DPRD DKI sudah sewajarnya mengajukan hak interpelasi sebagai pengawas eksekutif. Nantinya kembali kepada setiap fraksi apakah bersedia menggunakan hak interpelasi mereka atau tidak.

“Kan Interpelasi hak kita (dewan). Kalah saya sebagai Ketua DPRD kan melihat fungsi kita sebagai pengawasan dikasih tahu kalau itu bisa ya kita harus ngomong apa lagi. Itu kebijakan partai masing-masing,” pungkasnya.

Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP menyori 11 poin kebijakan-kebijakan Anies-Sandi sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 hingga memasuki 100 hari kerja, antara lain:

1. Pernyataan pribumi
2. Membuka kawasan Monas untuk umum
3. Pagar pembatas Monas dicopot
4. Jumlah TGUPP yang fantastis
5. Penataan pasar tanah abang
6. Pasca putusan MA tengang pencabutan aturan larangan motor
7. Rusunami berkonsep rumah DP nol rupiah
8. OK OTrip diterapkan setengah hati
9. Becak dioperasikan lagi
10. Pencabutan HGB pulau reklamasi
11. OK OCE tak berpihak pada pelaku UMKM

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Agen Bola
Iklan
%d blogger menyukai ini: