//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Mendagri Sebut Jokowi Tak Persoalkan Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur

Mendagri Tjahjo Kumolo di Markas Besar TNI, di Cilangkap

Mendagri Tjahjo Kumolo di Markas Besar TNI, di Cilangkap. (Kemendagri)

Anekainfounik.net. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usulan perwira TNI dan Polri menjadi Plt Gubernur sudah melalui konsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Presiden Joko Widodo. Penjabat Gubernur itu akan mengisi kekosongan kekuasaan yang akibat masa kerja gubernur sebelumnya yang sudah habis sebelum Pilkada serentak dilakukan.

Menurut Tjahjo, usulan perwira TNI dan Polri menjadi Penjabat Gubernur sudah melalui konsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Presiden Joko Widodo.

“Setelah koordinasi dan konsultasi mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait pejabat TNI dan Polri aktif, tidak masalah, tidak dimasalahkan,” kata Tjahjo dalam siaran pers yang diterbitkan Kemendagri, Jumat (26/1/2017).

Tjahjo menuturkan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.

Dia pun mengungkapkan bahwa penempatan perwira Polri maupun TNI sebagai Penjabat Gubernur sudah dilakukan sebelumnya. Dia mencontohkan Aceh yang dipimpin sementara waktu oleh seorang Mayjen TNI dan Sulawesi Barat yang dipimpin sementara perwira tinggi Polri. Kedua wilayah itu disebut Tjahjo aman saat melaksanakan pilkada tahun lalu.

“Saya tidak melanggar UU dan kedua daerah tersebut akhirnya aman. Irjen Pol Carlo Tewu di Sulbar dan Mayjen TNI aktif Soedarmo di Aceh,” katanya.

Jadi kata dia, tidak usah curiga. Apalagi sampai menduga dan menuding, pengangkatan perwira tinggi Polri dan TNI sebagai penjabat bentuk permainan politik. Ia menepis dugaan itu. Bahkan ia siap mempertaruhkan nama serta jabatannya sebagai Mendagri, jika itu jadi permainan politik.

“Enggak ada, saya jamin. Saya pertaruhkan nama, jabatan saya. Saya pertaruhkan pertanggungjawaban saya pada presiden,” katanya.

Tahun kemarin, ia juga mengangkat dua perwira tinggi dari Polri dan TNI untuk jadi penjabat di Aceh dan Sulawesi Barat. Dan, tidak ada yang mempersoalkan. Bahkan jalannya Pilkada di Aceh dan Sulawesi Barat di apresiasi karena berlangsung aman dan lancar. Padahal dua daerah itu masuk kategori daerah rawan.

“Tahun kemarin juga aman, Sulbar dan Aceh aman. Ini perlu figur yag gampang berkoordonasi,” kata dia.

Tjahjo juga mengaku heran dengan tudingan pengangkatan dua perwira tinggi Polri untuk jadi penjabat di Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai permainan politik. Sebab, gubernur Jawa Barat sekarang, masa baktinya berakhir pada bulan Juni. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Utara, masa jabatannya berakhir Juni. Sementara ia sebagai Mendagri, tak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah, walau satu hari sekali pun. Di sisi lain, pemungutan suara Pilkada di Jabar dan Sumut serta daerah lainnya, digelar pada bulan Juni. Jadi ia heran saja, dengan dugaan adanya permainan. Lain soal, jika penempatan penjabat gubernur itu dilakukan sekarang. Tentu, itu akan menimbulkan tafsiran lain. Tapi ini, penjabat baru akan menjabat pada bulan Juni, dimana pemungutan suara telah dilakukan.

“Jabar mau main apa? Wong selesainya gubernur Jabar itu Juni. Sumut juga Juni, Pilkadanya Juni. Lha iya, gimana mau maen. Kecuali sekarang, diganti orang boleh curiga. Mepet sekali kalau mau main. Lagi pula sekarang juga profesional, saya minta izin tertulis pada Kapolri, pada Menkopolhukam untuk jabatan itu. Kan enggak mungkin saya lepas eselon I Kemendagri, bisa kosong,” katanya.

Tjahjo menambahkan, usulan penjabat telah diajukan ke Presiden. Tinggal menunggu Kepresnya. ” Ini kan demi menjaga stabilitas daerah. Bulan juni ini, kan ada ini yang juga penjabatnya sampai selesai Pilkada seperti Jawa Timur, enggak ada masalah,” ujarnya.

Tentang siapa nanti, yang akan jadi penjabat atau apakah usulan bakal disetujui, kata Tjahjo sepenuhnya itu terserah Presiden. Dan, tak mungkin ia membohongi Presiden. Yang ribut, hanya tidak tahu saja. Disangkanya, penjabat yang diangkat akan langsung menjabat saat ini juga. Ini berbeda dengan Kalimantan Barat, dimana masa jabatan gubernur berakhir kemarin. Sementara Jabar, dan Sumut, masa jabatan gubernurnya berakhir Juni. Jadi berbeda.

“Enggak mungkin saya membohongi presiden. Orang yang enggak tahu, sekarang dicopot, beda kalau Kalbar selesai kemarim. Ini Jabar dan Sumut, masa jabatan gubernurnya berakhir Juni,” katanya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: