//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Tak Adanya Subsidi Rusun DP Rp 0 Bikin Cicilan Bulanan Membengkak

Warga tertarik melihat rumah DP Rp 0 Anies

Warga tertarik melihat rumah DP Rp 0 Anies. (Tirto.id)

Anekainfounik.net. Saat Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mencanangkan program rusun Down Payment (DP) 0 rupiah, banyak warga yang belum memiliki rumah tertarik untuk mengikuti program tersebut walaupun yang ditawarkan bukan rumah tapak, seperti dijanjikan Anies saat kampanye Pilgub lalu.

Namun impian tersebut akhirnya sirna ketika tahu cicilan yang harus dibayar cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari petugas di pusat informasi Klapa Village seperti dilansir anekainfounik.net dari Tirto.id, cicilan untuk unit rusun tipe 36 sebesar Rp2,6 juta per bulan selama 20 tahun, sementara tipe 21 dicicil 1,8 juta per bulan selama 20 tahun.

Besaran cicilan bulanan yang membengkak adalah konsekuensi dari peniadaan uang muka. Berdasarkan skema yang dibuat pemerintah DKI Jakarta, sebenarnya uang panjar ini tetap ada tetapi ditalangi lebih dulu oleh Pemda. Besaran DP itu nantinya dialihkan dan disisipkan dalam cicilan bulanan.

Agustino Darmawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, mengatakan skema itu memang sejak awal ditawarkan oleh pemerintah. “DP itu nanti ditalangi dalam jangka waktu yang panjang,” katanya usai rapat di DPRD DKI Jakarta, 31 Januari lalu.

Karena itu, istilah “DP 0 persen” bisa mengecoh, seolah-olah ada subsidi persekot yang diberikan Pemda DKI Jakarta. Puspa adalah salah satu yang terkecoh. Ia menganggap rusun DP 0 persen adalah subsidi dari Pemda DKI Jakarta.

Begitu pula Cahyu Rahmatika, warga Pondok Kelapa, yang sudah datang ke pusat informasi Klapa Village untuk ikut program DP 0 rupiah. Ia tertarik dengan rusun DP 0 persen salah satunya karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.

“Setahu saya ada subsidi,” kata Cahyu, Kamis pertama Februari lalu.

Sayangnya, fakta berkata lain. Tak seperti yang dibayangkan warga, program DP 0 rupiah bukanlah rusun yang disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta, baik dalam pembangunannya atau pun pembiayaan pembeliannya.

James Arifin Sianipar, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengatakan biaya untuk pembangunan rusun bakal ditalangi dua investor, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Tbk, masing-masing memegang saham 75 persen dan 25 persen.

“Tidak ada subsidi, sejauh ini belum,” tegas Sianipar usai rapat dengan PD Pembangunan Sarana Jaya serta Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, 31 Januari lalu.

Sementara untuk pembiayaan akan ditunjuk bank yang bersedia ikut dalam mekanisme program DP 0 rupiah. Bank ini bakal memberikan bunga 5 persen sebagaimana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Program yang disebutkan terakhir adalah yang digunakan pemerintahan Joko Widodo membangun rumah murah dengan DP 1 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita belum tahu apakah Bank Jakarta atau bank lain yang akan diajak,” kata Sianipar. “Nanti akan ada pembahasan.”

Terlepas dari bank mana yang akan dijadikan rekanan dalam program ini, tidak adanya subsidi bikin bunga yang harus dibayar menjadi lebih besar setiap bulan.

Lewat simulasi aplikasi simulasikredit.com untuk rusun seharga Rp320 juta, cicilan pokok per bulan adalah Rp1,3 juta, sementara cicilan bunga Rp1,3 juta, sehingga pembeli harus mengangsur Rp2,6 juta per bulan. Total selama 20 tahun, pembeli membayar Rp640 juta atau dua kali lipat dari harga rusun.

Besaran cicilan rusun DP 0 persen masih bergantung pada bunga yang akan diberikan bank. Semula diperkirakan cicilan itu berkisar Rp1,5 juta sampai Rp2,6 juta per bulan. Belakangan, pemerintah memiliki hitungan berbeda.

Agustino Darmawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, mengatakan bahwa dengan asumsi bunga kredit 5 persen, pemerintah memperkirakan cicilan antara Rp1,2 juta – Rp2,1 juta per bulan untuk harga rusun Rp185 juta – Rp320 juta per unit.

“Tetap bunga nanti 5 persen, jadi cicilan itu paling banyak nanti berkisar Rp2,1 juta,” katanya.

Meski cicilan ini jauh lebih murah dari perhitungan sebelumnya, tetapi jumlahnya masih cukup besar. Pemda DKI Jakarta memang membatasi pembeli rusun harus memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta, tanpa memberi tahu minimal penghasilan.

Tidak ada batas minimal penghasilan bukan berarti semua orang bisa membeli. Sebab, biasanya dalam pembiayaan kredit rumah, bank mensyaratkan beban maksimal cicilan adalah 30 persen dari penghasilan. Dengan asumsi itu, bagaimana mungkin warga DKI yang berpenghasilan UMR Rp3,6 juta atau di bawah itu bisa mengakses program rusun DP 0 persen?

Firmansyah termasuk salah satu warga DKI yang terancam tak bisa ikut program ini. Ia karyawan swasta dengan penghasilan UMR. Pada Selasa terakhir Januari lalu, ia mengunjungi pusat informasi Klapa Village dengan harapan bisa ikut dalam program DP 0 rupiah.

“Pengin ambil yang studio dulu, enggak sanggup cicilannya kalau yang tipe 36,” ujar Firman.

Ini menjadi masalah baru. Sebab, akhirnya, program DP 0 rupiah yang semula ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tidak sejalan lagi.

Lalu bagaimana nasib orang seperti Puspa dengan suami berpenghasilan di bawah Rp7 juta dan masih harus menanggung hidup dua anak mereka? Bagaimana dengan Firmansyah yang hanya bergaji UMR? Pemda DKI Jakarta sepertinya perlu mengaji ulang DP 0 rupiah tanpa subsidi itu. Atau meniru langkah gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan menawarkan rusunawa yang bisa diwariskan ke keluarga dekat.

Baca juga: Rusunawa Ahok Jauh Lebih Masuk Akal dari Rusunami DP Rp 0 Anies

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: