//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Sejarah Pertama di Indonesia, 54 Guru Besar Minta Ketua MK Mundur!

Aksi teaterikal Ketua MK Konstitusi Arief Hidayat dikartu merah

Aksi teaterikal Ketua MK Konstitusi Arief Hidayat dikartu merah. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Sejarah pertama dalam ketatanegaraan Indonesia, sebanyak 54 guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia mendesak Ketua MK Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai upaya menjaga marwah MK karena Arief dua kali kena sanksi etik.

Dalam pernyataannya, para guru besar memandang hakim MK harus diisi oleh orang yang memiliki kejujuran dan keadilan. Tak boleh ada ambisi pribadi terhadap kekuasaan, yang justru akan meruntuhkan martabat lembaga penjaga konstitusi tersebut.

“Sebanyak 54 profesor berpendapat MK harus diisi oleh para hakim yang memahami hakikat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tanpa pemahaman hakiki tersebut, hakim tidak bisa menjadi garda penjaga kebenaran. Vested interests dan ambisi pribadi terhadap kekuasaan hanya akan meruntuhkan lembaga konstitusi,” demikian sikap resmi dari para guru besar itu, dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Selain itu, hakim MK yang melanggar etik dinilai sebagai orang yang tidak memiliki sifat negarwan. Menurut pendapat para guru besar, orang yang telah melanggar etik tak pantas mempertahankan jabatannya.

“Seorang hakim MK yang melanggar etik, dia tidak punya kualitas sebagai negarawan. Negarawan sejati adalah orang yang tidak akan mempertahankan posisinya sebagai hakim konstitusi setelah dijatuhi sanksi pelanggaran etika. Negarawan yang sesungguhnya bukan hanya tidak akan melanggar hukum, tetapi dia akan sangat menjaga etika pribadi atau pergaulan dan terutama etika bernegara. Negarawan tanpa etika batal demi hukum kenegarawanannya, dan karenanya, tidak memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi,” sambung pernyataan tersebut.

Pengajar di STHI Bivitri Susanti Jentera, yang juga sebagai fasilitator gerakan tersebut, mengatakan tak ada hubungan langsung antara putusan MK soal hak angketKPK dan desakan mundur terhadap Arief Hidayat. Menurutnya, 54 guru besar tersebut sejak jauh hari telah meminta Arief mundur sebagai Ketua MK.

“Intinya, kalau ada hubungannya tidak langsung karena proses mengumpulkan pernyataan kepada 54 guru besar tidak akan memasukkan nama. Jadi pakai bicara dulu. Begini kasusnya. Jadi ngomong dengan 54 nggak sebentar. Nggak akan tercapai (kalau sehari). Kami sudah mulai sejak 2 minggu,” kata Bivitri di Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Sementara itu, guru besar antropologi hukum UI, Prof Sulistyowati Irianto, menyebut gerakan tersebut murni imbauan moral. Sulis menegaskan para guru besar itu tak mempunyai kepentingan politik apa pun.

“Kami nggak punya otoritas apa pun yang kami minta adalah imbauan moral. Tapi kan nggak bisa lihat peristiwa ini berdiri sendiri sejak dua minggu. Kami tidak berpolitik, nggak ada berpolitik-politik, kami nggak ada kepentingan apa pun,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan di atas, dosen Fakultas Hukum Unair, Herlambang Wiratwaman, menuturkan imbauan moral 54 guru besar itu tak berkaitan langsung dengan putusan MK soal hak angket. Namun, secara pribadi, dia menduga putusan MK terkait hak angket seakan-akan mengonfirmasi putusan Dewan Etik terhadap Arief Hidayat soal pertemuan dengan DPR.

“Saya kira awalnya kami hanya meyakini, di putusan dewan etik kalau kita baca memang di putusan yang terakhir itu ada perbedaan rekomendasi pemberian sanksi, dan di dalam catatan pemberian, catatan putusan dewan etik yang tak terpisah. Tapi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, terkait putusan yang kemarin (hak angket). Seakan-akan bahwa putusan kemarin mengonfirmasi apa yang kami baca di dalam putusan dewan etik,” imbuhnya.

Sementara itu, 54 guru besar ini juga akan menyampaikan sikapnya secara langsung melalui surat kepada Arief. Surat juga ditembuskan kepada 8 hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, dan Ketua DPR RI sebagai lembaga yang mengusulkan Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait hak angket DPR terhadap KPK. Gugatan yang ditolak adalah Nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan. Mereka merupakan pegawai KPK.

Adapun yang diajukan penggugat untuk diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu mengatur penggunaan hak angket oleh DPR.

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk ranah eksekutif. Karena itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.

Berikut ini 54 guru besar yang meminta Arief Hidayat mundur sebagai Ketua MK:

I. Prof. A. P. Moenta (Universitas Hasanuddin)
2. Prof. Abdush Shomad (Universitas Airlangga)
3. Prof. Ade Maman Suherman (Dekan FH Universitas Jendral Soedirman)
4. Prof. Agus Pramusinto (Universitas Gadjah Mada)
5. Prof. Ahmad Alim Bachri (Universitas Lambung Mangkurat)
6. Prof. Ali Agus (Universitas Gadjah Mada)
7. Prof. Amir lmbaruddin (STIA LAN Makassar)
8. Prof. Anna Erliyana (Universitas Indonesia)
9. Prof. Anwar Borahima (Universitas Hasanudin)
10. Prof. Asep Saefuddin (Institut Pertanian Bogor)
11. Prof. Azyumardi Azra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
12. Prof Bagung Suyanto (Universitas Airlangga)
13. Prof. Bambang Widodo Umar (Universitas Indonesia)
14. Budi Santosa (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
15. Prof. Cahyono Agus (Universitas Gadjah Mada)
16. Prof. Denny Indrayana (Universitas Gadjah Mada)
17. Prof. Faturochman (Universitas Gadjah Mada)
18. Prof Frans Limahelu (Universitas Airlangga)
19. Pref. Giyatmi (Universitas Sahid)
20. Prof Hariadi Kartodihardjo (Institut Pertanian Bogor)
21. Prof Hendra Gunawan (Institut Teknologi Bandung)
22. Prof Janianton Danik (Universitas Gadjah Mada)
23. Prof Kholil (Universitas Sahid)
24. Prof Komarudin Hidayat (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
25. Prof. M Hawin (Universitas Gadjah Mada)
26. Prof. M Yamin Lubis (Universitas Sumatera Utara)
27. Prof. Marchaban (Universitas Gadjah Mada)
28. Prof. Maria SW Sumardjono (Universitas Gadjah Mada)
29. Prof Mayling Oey (Universitas Indonesia)
30. Prof Mohammad Maksum (Universitas Gadjah Mada)
31. Prof. Muhadjir Darwin (Universitas Gadjah Mada)
32. Prof. Muhammad AS Hikam (Universitas Presiden)
33. Prof. Nadirsyah Hosen (Monash University)
34. Prof Ningrum Natasya Sirait (Universitas Sumatera Utara)
35. Prof. PM Laksono (Universitas Gadjah Mada)
36. Prof. Purwo Santosa (Universitas Gadjah Mada)
37. Prof. Ratno Lukito (Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga)
38. Prof. Riris Sarumpaet (Universitas Indonesia)
39. Prof. Rusli Muhammad (Universitas Islam Indonesia)
40. Prof. Sangkala (Universitas Hasanuddin)
41. Prof. Saparinah Sadli (Universitas Indonesia)
42. Prof. Sigit Riyanto (Universitas Gadjah Mada)
43. Prof. Siti Zuhro (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
44. Prof. Safri Sairin (Universitas Gadjah Mada)
45. Prof Sri Nugroho Marsoem (Universitas Gadjah Mada)
46. Prof Sulistyowati lrianto (Universitas Indonesia)
47. Prof. Sunjoto (Universitas Gadjah Mada)
48. Prof. Susetiawan (Universitas Gadjah Mada)
49. Prof. Syamsuddin Haris (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
50. Prof. Syafruddin Karimi (Universitas Andalas)
51. Prof. Tri Lisiani (Universitas Jenderal Soedirman)
52. Prof. Tri Widodo (Universitas Gadjah Mada)
53. Prof. Wahyudi Kumorotomo (Universitas Gadjah Mada)
54. Prof. Yeremias T. Keban (Universitas Gadjah Mada)

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: