//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Revisi UU MD3 Resmi Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Suasana Sidang Paripurna DPR mengesahkan revisi UU MD3

Suasana Sidang Paripurna DPR mengesahkan revisi UU MD3. (Tirto.id)

Anekainfounik.net. Revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang penuh pasal kontroversial resmi disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Lalu apa definisi kritik yang dimaksud?

Pasal kontroversial itu adalah pasal 122 huruf k. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menjelaskan maksud pasal itu.

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” tutur Firman kepada wartawan, Senin (12/2/2018), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom

“Katakanlah ada satu yang berbuat kejahatan, tapi jangan lembaganya (dicap koruptor),” imbuh dia.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi. Rawan kemungkinan UU ini digugat ke MK. Menanggapi kritik ini, Menkum HAM, Yasonna Laoly mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat ke MK.

Yasona menilai isi pasal tersebut merupakan hal yang biasa. Menurutnya, banyak negara menerapkan hal serupa.

“Di beberapa negara itu namanya contempt of court dan contempt of parliament. Itu biasalah, tidak perlu di pada pengadilan dan tidak sembarang orang mengubahnya,” kata Yasonna usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

Jika publik keberatan dengan hasil revisi UU No 17/2014 itu, kata Yasonna, bisa mengajukan uji materi melakui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi artinya begini, kalau tidak setuju ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa biar berjalan aja,” jelasnya.

Benar saja, belum sampai 24 jam UU tersebut disahkan, masyarakat akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentu saya dan kawan-kawan akan mengajukan gugatan ke MK,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Erwin Natosmal.

Erwin mengatakan, salah satu pasal yang akan mereka gugat adalah pasal 245 UU MD3 tentang pemanggilan anggota dewan oleh penegak hukum harus seizin dewan etik dan presiden.

Pasal 245 dalam draf revisi UU MD3 berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Kami merasa pasal 245 UU MD3 ini menjadi tameng DPR untuk menghindari penyidikan. Padahal, makna hak imunitas untuk DPR adalah untuk bicara bukan hak imunitas untuk pidana,” ujarnya.

Erwin belum bisa memastikan kapan akan mendaftarkan gugatan tersebut. Dia dan rekan-rekannya akan mempelajari dulu UU MD3 yang baru itu. Dia juga mengatakan gugatannya akan lebih berat dibanding gugatannya tahun lalu tanpa memberi tahu alasannya.

“Intinya gugatan MD3 kita nantinya akan lebih berat, pasti sudah tahulah kenapa lebih berat,” ujar Erwin.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: