//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Tak Pernah Ajukan Banding, PK Ahok Kemungkinan Besar Ditolak?

Ahok kembali ajukan PK

Ahok kembali ajukan PK. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim terkait kasus penodaan agama yang menjeratnya. Sidang PK yang diajukan Ahok ini akan dimulai pada Senin (26/2/2018). PN Jakarta Utara telah menyiapkan tiga hakim yang akan memimpin jalannya persidangan yakni Mulyadi, Salman Alfariz, dan Tugiyanto.

Yang menjadi kontroversi adalah PK yang diajukan Ahok tanpa melakukan banding terlebih dahulu. Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada Mei 2017.

Setelah vonis dijatuhkan, Ahok berencana melakukan banding, tetapi belakangan urung dilakukan.

I Wayan Sudhirta, pengacara Ahok, menyebut, ada tiga alasan yang mendasari kliennya batal mengajukan banding.

“Alasan pertama, Pak Ahok ini tidak ingin ada kemacetan. Bayangkan yang dia pikirkan itu soal kecil-kecil,” ujar Wayan (19/7/2017), dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Alasan kedua, Ahok tidak ingin pendukungnya terus-menerus melakukan demo sampai meninggalkan pekerjaan. Ahok tidak mau nantinya ada demo tandingan dari pihak lawan sehingga bentrok.

Alasan ketiga berkaitan dengan adanya tudingan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melindungi Ahok. Saat ini, Ahok ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Jootje Sampaleng dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan, ada tiga alasan yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan PK. Syarat-syarat tersebut adalah adanya bukti baru (novum), kekhilafan hakim, dan pertentangan putusan.

Kata Jootje, tim kuasa hukum Ahok menilai, hakim Dwiarso Budi Santiarto yang memvonis Ahok di pengadilan tingkat pertama melakukan kekhilafan dalam memberi vonis.

Alasan lain adalah terkait vonis yang dijatuhkan terhadap Buni Yani, terpidana UU ITE di Pengadilan Negeri Bandung. Vonis hakim ini dinilai bertentangan dengan putusan pada kasus Ahok.

Baca juga: Ahok Ajukan PK Karena Anggap Hakim Khilaf & Referensi Kasus Buni Yani

Namun PK yang diajukan Ahok ini dipandang sinis oleh para pembencinya sebagai akal-akalan untuk mengurangi hukuman.

“Bagian dari akal-akalan Ahok untuk mengurangi hukuman. Karena apabila terpidana mengajukan banding atau kasasi kemungkinan bisa diperberat sedangkan bila terpidana melakukan PK maka mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim PK,” ungkap Eggi lewat keterangan persnya, Senin (19/2/2018), dilansir dari Sindonews.com.

Eggi melanjutkan, sebagaimana dalam pasal 266 ayat 3 KUHAP yang berbunyi pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara semula.

Ketentuan itu berbunyi ‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

“Logika hukum Mahkamah Agung seharusnya menolak permohonan peninjauan kembali Ahok. Bukan malah menerima dan mendaftarkan tanggal 26 Februari 2018 untuk sidang perdananya. Oleh karenanya wajib dipertanyakan pemahaman Hakim Agung yang menangani kasus ini dan ada apa ini,” tegas Eggi.

Dilansir dari indovoices.com, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Imelda Simanjuntak, SH, menjelaskan soal hal ini.

“Upaya PK yang diajukan Ahok itu, diantara para ahli hukum memang ada dua pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa asalkan putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka terpidana bisa mengajukan PK. Putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila diterima oleh kedua belah pihak atau tak ada pihak yang mengajukan upaya hukum sampai batas waktu yang ditentukan berakhir. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa langkah mengajukan PK tanpa melewati banding dan kasasi tidak tepat. Tanpa menggunakan upaya hukum banding dan kasasi, berarti terpidana telah menerima dan menyetujui putusan majelis sehingga tidak pada tempatnya lagi mempersoalkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan mengajukan PK,” kata Imelda.

Sama dengan Eggi Sudjana, Imelda menilai PK tanpa banding tidak tepat berdasarkan dasar hukum, Pasal 266 ayat (3) KUHAP dan yurisprudensi di MA.

“Karena menjadi tren di kalangan terpidana korupsi untuk mengajukan PK tanpa melalui proses banding. Sebab ada kemungkinan hukuman diperberat pada proses banding. Sedangkan, bila terpidana mengajukan PK maka mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim PK. Dasarnya adalah Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Lagi pula, sudah ada Yurisprudensi di MA bahwa PK tidak boleh diterima bila tidak Banding. Selama ini memang terpidana Korupsi setelah putus di PN langsung PK tanpa lewat banding, krn takut hukuman diperberat pd saat banding. Maka MA tegas, lewat Yurisprudensi menyatakan PK tidak boleh di terima bila tidak banding,” jelasnya.

Imelda pun memprediksi PK yang diajukan Ahok kemungkinan besar ditolak majelis hakim.

“Menurut saya, PK itu upaya hukum luar biasa (perkara pidana atau perdata), bisa diajukan atas putusan yg sudah berkekuatan hukum tetap dan sebelumnya sudah digunakan upaya hukum biasa (banding atau kasasi). Ahok menerima putusan dan bandingnya dicabut. Jadi kemungkinan besar PK yang begitu pasti ditolak,” katanya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: