//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Dituding Curang Soal Rusun DP Rp 0, Ini Penjelasan Bos Totalindo

Dirut PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing

Dirut PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Proyek rusun DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dituding mengandung unsur kecurangan dalam hal penunjukan pelaksana proyek. Alhasil proyek ini dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

Pemprov DKI Jakarta dituding melakukan kecurangan lantaran telah melakukan penunjukkan langsung kepada PT Totalindo Eka Persada untuk menggarap proyek tersebut. Bahkan LSM itu hendak melaporkan juga ke KPK.

Namun hal itu langsung dibantah oleh manajemen Totalindo Eka Persada. Ternyata tudingan tersebut berbeda dengan apa yang dialami emiten berkode saham TOPS itu.

TOPS menegaskan bahwa perseroan menggarap hunian DP Rp 0 dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) bersama dengan PD Pembangunan Sarana Jaya. Pernyataan itu menjawab tudingan bahwa penunjukan Totalindo ada unsur kecurangan.

Perseroan juga menjelaskan, bahkan untuk menggarap proyek tersebut pihaknya harus mengeluarkan uang Rp 34 miliar. Uang tersebut untuk membayarkan utang dari KSO sebelumnya yang berisi PD Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) kepada Bank DKI.

Proyek itu ternyata mangkrak ketika menggarap proyek hunian di lahan yang berada di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu.

“Kita juga harus mengeluarkan uang Rp 9 miliar lantaran sudah laku 109 unit sebelumnya,” kata Direktur Utama Totalindo Eka Persada Donald Sihombing di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (23/2/2018), dilansir anekainfounik.net dari DetikFinance.

Baca juga: Curang Tanpa Tender, Rumah DP Rp 0 Dilaporkan ke KPPU dan KPK

Lantas mengapa Totalindo mau menggarap proyek tersebut? Padahal proyek tersebut dipandang kurang menguntungkan lantaran untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang ingin menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat ibu kota.

Donald menjawab, bahwa perusahaan menggarap proyek di lahan itu tak hanya satu tower untuk hunian DP Rp 0, tapi juga ada tiga tower lainnya yang bersifat komersial. Nantinya pendapatan dari hunian komersial itu untuk menyuntikkan subsidi pada tower DP Rp 0.

“Kita sih jujur lebih suka komersial, tapi ya nggak apa-apa. Katanya orang-orang kan menolong orang kecil banyak pahala. Tapi kita nggak rugi kok,” tuturnya.

Untuk 1 tower DP Rp 0 sebanyak 703 unit akan dijual dengan harga Rp 8,8 juta per meter per segi. Sementara untuk 3 tower komersial akan dijual seharga Rp 13 juta per meter per segi.

Proyek tersebut akan dibuat dalam 2 tahap, tahap pertama untuk 1 tower DP Rp 0 di atas lahan 1,4 hektar dan tahap kedua untuk 3 tower komersial dengan lahan 1,5 hektar.

Donald menambahkan, uang Rp 34 miliar plus Rp 9 miliar yang akan dikeluarkan sebenarnya juga akan masuk dalam nilai investasi yang harus disuntikan perseroan. Dalam KSO ini, Totalindo harus menyuntikkan modal 25% dan sisanya PD Pembangunan Sarana Jaya. Adapun total nilai proyek untuk membangun 4 tower itu sekitar Rp 600 miliar.

“Nantinya pun ketika ada keuntungan kami mendapatkan porsi 25%,” katanya.

Totalindo dituding memiliki rekam jejak buruk oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Dalam laporan KAKI menjabarkan, Totalindo sudah memenangkan tender rusun di Penggilingan-Pulogebang, Jakarta Timur dan Nagrak di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kedua proyek yang harus dikerjakan awal tahun lalu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga hari ini belum juga selesai.

Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing menjelaskan, pihaknya memenangkan proyek pembangunan rusun di dua lokasi tersebut pada Februari 2017. Namun dia bilang, pihaknya baru mendapatkan surat pemenangan lelang pada Mei 2017.

“Kita baru mulai mengerjakan Juni, jadi kita baru mendapatkan waktu 6 bulan. Memang yang lain diumumkan Februari 2017 jadi dapat waktu 10 bulan sampai Desember 2017,” terangnya.

Lantaran hal itu, Pemprov DKI Jakarta pun memperpanjang target penyelesaian pembangunan untuk Nagrak hingga April 2018 dan untuk Penggilingan-Pulogebang diperpanjang hingga Maret 2018.

“Tapi sekarang progresnya sudah 97% untuk yang Penggilingan dan Nagrak sudah 93%. Itu pencapaiannya sama dengan kontraktor lainnya yang sudah mulai 3 bulan lebih dulu. Kenapa kami disebut sebagai kontraktor tidak bermutu, ayo bandingin siapa yang paling bagus,” tambahnya.

Donald Sihombing mengatakan pihaknya sudah melaporkan KAKI ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Kita sudah laporkan ke Polda Metro Jaya, ini pencemaran nama baik,” tuturnya.

Penjelasan PD Pembangunan Sarana Jaya

PD Pembangunan Sarana Jaya menggarap proyek hunian DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) bersama PT Totalindo Eka Persada Tbk. Skema tersebut rencananya akan terus digunakan untuk pembangunan selanjutnya.

Direktur Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya, Denan Kaligis mengatakan, dengan skema tersebut program DP Rp 0 tidak akan menggunakan APBD Pemprov DKI Jakarta dan juga tidak membebani keuangan perusahaan.

“Kemungkinan besar ini adalah yang mungkin di antara skema-skema yang ada. Dengan ini kami akan dapat bantuan pendanaan dari partner,” tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Merasa Dirugikan, Kontraktor DP Rp 0 Laporkan LSM Ini

Dia menjabarkan pengumuman calon mitra KSO pembangunan rumah DP Rp 0 ini diumumkan secara terbuka melalui website PD Pembangunan Sarana Jaya pada 18 Desember 2017. Totalindo menyampaikan kepeminatannya pada 20 Desember 2017. Hal itu dianggap menjawab tudingan kecurangan yang dialamatkan kepada perseroan.

“Saat itu Totalindo perusahaan pertama yang mengajukan dan langsung kami proses,” tuturnya

Totalindo saat itu dianggap telah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Kerangka Acuan Pemilihan Calon Mitra KSO. Skema kerjasama KSO yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan komposisi penyertaan pada proyek 75% Sarana Jaya dan Totalindo sebesar 25%.

Baca juga: Benarkah Ada Kecurangan di Program Rumah DP Rp 0? Yuk Kita Telusuri

Selain itu untuk menggarap proyek tersebut, Totalindo juga harus mengeluarkan uang Rp 34 miliar. Uang tersebut untuk membayarkan utang dari KSO sebelumnya yang berisi PD Pembangunan Sarana Jaya dengan PT PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) kepada Bank DKI.

Proyek itu ternyata mangkrak ketika menggarap proyek hunian dilahan yang berada di daera Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu. Selain itu Totalindo juga harus mengeluarkan uang Rp 9 miliar untuk mengganti 109 unit yang sudah dipesan pembeli.

Sementara untuk harga penyertaan atau penggantian tanah sebesar 4,1 juta per m2 sesuai hasil apraisal KJPP dan tata cara pembayaran 4 tahap dalam tahun 2018. Perjanjian KSO antara PD Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Totalindo tertuang dalam Akta Perjanjian No. 7 tanggal 15 Januari 2018.

Cara tersebut juga dianggap tidak melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: