//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Jaksa: Vonis Buni Yani Tak Bisa Jadi Dasar PK Ahok karena Deliknya Beda

Ahok saat menjalani sidang kasus penistaan agama

Ahok saat menjalani sidang kasus penistaan agama. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Jaksa menyebut tidak ada hal baru yang dipaparkan pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memori peninjauan kembali (PK). Putusan Buni Yani juga disebut jaksa tidak bisa menjadi dasar Ahok untuk mengajukan PK.

“Memori PK ini sudah kami terima 3 hari sebelum sidang hari ini. Kita pelajari dan kita jawab dengan tanggapan yang sudah kita serahkan tadi,” ujar jaksa Sapto Subroto kepada wartawan usai sidang pemeriksaan berkas PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakpus, Senin (26/2/2018), dilansir anekainfounik.netr dari Detikcom.

Dalam tanggapan, jaksa menegaskan putusan Buni Yani berbeda delik dengan putusan Ahok. Putusan Buni Yani terkait tindak pidana mengedit informasi elektronik/dokumen elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Ahok divonis bersalah terkait penodaan agama.

“Syarat pengajuan PK itu berdasarkan Pasal 263 ayat 2 huruf b itu menjadi syarat apabila ada dua putusan saling meniadakan atau saling mempengaruhi apabila itu menjadi dasar putusan. Misalnya di salah satu putusan Buni Yani menganggu pembuktian di Ahok atau sebaliknya, nah itu bisa jadi alasan PK. Ini tidak ada,” tegas jaksa Ardito Muwardi.

Sebelumnya, pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan, alasan pengajuan PK salah satunya terkait dengan kasus Buni Yani. Pengacara menyebut ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

“Yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani.

Sidang hari ini digelar sekitar 10 menit. Sidang yang dipimpin hakim ketua Mulyadi pagi tadi beragendakan penyerahan memori PK ke hakim dari pihak pengacara Ahok. Setelah itu pihak jaksa menyerahkan kontra memori tanpa memberikan tanggapan.

Pekan depan sidang dilanjutkan sebelum berkas PK dikirim ke Mahkamah Agung (MA). Berita acara yang dikirim majelis hakim PN Jakut ke MA akan memuat tanggapan mengenai PK Ahok. Pejabat Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng menyebut tidak ada bentuk baku tanggapan yang diberikan, namun tanggapan itu merupakan pendapat hakim atas PK.

Ahok sebelumnya dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pihak Ahok mendaftarkan PK pada 2 Februari 2018.

Sedangkan Buni Yani dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti melawan hukum mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI. Posting-an itu berupa potongan video Ahok pada 27 September 2016.

Buni Yani menurut Hakim juga terbukti mengubah durasi video dari 1 jam 48 menit 33 detik menjadi hanya 30 detik.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: