//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Marahi Hakim, Fredrich Yunadi: Saya Tak akan Hadiri Sidang Lagi

Fredrich Yunadi marah saat sidang

Fredrich Yunadi marah saat sidang. (Kumparan.com)

Anekainfounik.net. Marah saat permohonannya ditolak majelis hakim, terdakwa perkara merintangi penyidikan Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku tidak akan hadir lagi dalam persidangan. Fredrich merasa hakim memaksakan kehendak dengan tidak memeriksa materi praperadilannya.

Awalnya, hakim membacakan putusan sela dengan menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan Fredrich. Kemudian, Fredrich meminta hakim memeriksa materi praperadilannya yang telah digugurkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hakim pun sempat menskors sidang selama 5 menit untuk menentukan sikap. Namun, setelah itu, hakim tetap pada pendiriannya karena, menurut hakim, pemeriksaan praperadilan pada materi pokok perkara tidak diatur dalam KUHAP.

“Akan kami sampaikan mengenai permohonan permintaan praperadilan yang sudah dinyatakan gugur kami tidak bisa menerima karena dalam praktik tak pernah ada walaupun ada pendapat dari Yahya Harahap, hukum acara belum ada yang mengatur dalam hal itu,” kata ketua majelis hakim Saifudin Zudhri menanggapi permintaan Fredrich dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018), dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Selain itu, Fredrich meminta Ketua KPK Agus Rahardjo dihadirkan dalam sidang. Fredrich menduga KPK menggunakan dokumen dan bukti surat palsu karena menggunakan tanda tangan penyidik KPK Novel Baswedan, yang saat itu tengah berada di Singapura.

“Sprindik menggunakan nama palsu. Jadi kami mohon yang menandatangani ini dipanggil bagaimana dia bisa menandatangani sprindik palsu,” sebut Fredrich.

Namun hakim menyatakan permintaan itu tidak dapat diterima karena ada mekanisme pengajuan sendiri. Mendengar segala permintaannya ditolak hakim, Fredrich pun melawan.

“Yang kedua, permintaan mendatangkan komisioner dan penyidik kami juga tidak menerima. Silakan kalau menganggap apa yang dilakukan oleh penyidik atau komisioner bisa langsung oleh pihak hukum yang terkait,” kata hakim.

“Jadi, kalau memang majelis hakim berpendapat begini Pak, kami tidak akan menghadiri sidang lagi, Pak. Ini hak saya sebagai manusia, Pak, hak asasi manusia saya, mohon dihormati,” jawab Fredrich.

“Bapak punya hak menolak, tapi saya punya landasan hukum bahwa saya minta majelis hakim ini mempertimbangkan. Kalau sekarang Bapak memaksakan kehendak Bapak, kami menyatakan dalam sidang selanjutnya, saya tidak akan hadir,” imbuh Fredrich.

Kemudian, hakim meminta jaksa KPK menghadirkan saksi-saksi dalam sidang berikutnya. Namun Fredrich masih meminta hakim mempertimbangkan permohonannya dan dijawab hakim bahwa keberatan itu akan dicatat.

“Kami tetap perintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi,” kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri.

Mendengar tanggapan hakim, Fredrich semakin membulatkan keinginannya untuk tidak akan menghadiri persidangan berikutnya. Namun, majelis hakim mengabaikan ancaman itu.

Hakim meyakini jaksa memahami hukum acara pidana apabila terdakwa menolak hadir di persidangan.

“Kami akan tetap. Saya tidak akan bicara dan tidak akan mendengarkan karena itu hak asasi manusia saya. Jangan memaksakan kehendak. Saya enggak mau hak saya diperkosa,” kata Fredrich.

Tanggapan KPK

KPK membuka kemungkinan untuk memberikan tuntutan hukuman maksimal bagi Fredrich Yunadi apabila tidak kooperatif dalam menjalani persidangan. Fredrich sebelumnya mengaku akan menolak hadir ke sidang berikutnya.

“Kalau berat-ringan hukuman yang dijatuhkan hakim, tentu hakim yang akan tentukan nanti. Yang jadi domain KPK adalah berat-ringan tuntutan yang akan diajukan. Pasal 21 ini kan maksimal 12 tahun,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Senin (5/3/2018).

“Jika (dia) tidak kooperatif, apalagi kemudian berbelit-belit dan melakukan upaya-upaya lain, tidak tertutup kemungkinan, ancaman hukuman seberat-beratnya akan diajukan di tuntutan,” imbuh Febri.

Meski demikian, Febri menyebut jalannya sidang masih panjang. KPK, disebutnya, akan melihat bagaimana perkembangan persidangan selanjutnya.

“Minggu depan atau di persidangan berikutnya itu baru masuk pada pokok perkara. Kita sebenarnya kan masih punya banyak waktu untuk mempertimbangkan berat-ringannya tuntutan,” tutur Febri.

“Selain itu, argumentasi-argumen tadi (Fredrich) sebelumnya yang sudah disampaikan misalnya, Pasal 21 atau pasal-pasal obstruction of justice ini dikatakan bertentangan dengan imunitas advokat, dan kemudian ada ketidakpastian hukum, dan bahkan kemarin diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya kira di MK juga sudah sangat jelas meletakkan di mana posisi hukum tersebut. Dan bahkan tidak membatalkan Pasal 21,” sambung Febri.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: