MA Larang Ahok Ajukan PK 2 Kali Padahal Aturan Memperbolehkan

<img class="wp-image-47596 size-full" title="Ahok dilarang MA ajukan PK 2 kali. (Kompas.com)" src="https://anekainfounik.files.wordpress.com/2018/03/img_20180306_185923_508-1894644133.jpg&quot;Ahok dilarang MA ajukan PK 2 kali. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Pihak Mahkamah Agung (MA) menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya berhak peninjauan kembali (PK) sebanyak satu kali terkait dakwaan penodaan agama yang membuatnya harus dipenjara dua tahun. Padahal aturan memperbolehkan PK diajukan tersangka lebih dari sekali.

Juru Bicara MA, Suhadi memastikan upaya pengajuan PK ini akan jadi yang pertama dan terakhir bagi Ahok.

“Kalau melihat apa yang sudah digariskan Mahkamah Agung itu adalah final, satu kali. Hanya satu kali dan tidak boleh ada PK lain,” kata Suhadi dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (5/3/2018), seperti dilansir anekainfounik.net dari Kompas.com.

Padahal, pada 2014, MA menerbitkan surat edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pembatasan PK, yang pada intinya memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali. Lagipula, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali.

Sejumlah terdakwa juga tercatat pernah mengajukan PK lebih dari sekali seperti terpidana mati kasus narkoba Zainal Abidin.

Mengapa Ahok diperlakukan diskriminatif atau tidak punya kesempatan yang sama?

“MA melihat kondisi yang ada, manajemen perkara ada UU lain yang menentukan satu kali. UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, putusan PK tidak boleh di-PK,” ujarnya.

Suhadi menjelaskan, PK lebih dari sekali ini diupayakan terpidana mati lantaran putusan hukuman mati tidak kunjung dieksekusi kejaksaan. PK juga menjadi cara mengulur-ulur hukuman.

“Kematian tidak bisa ditukar dengan apa pun, jadi orang berusaha menghindari,” katanya.

Keadaan yang bisa membuat perkara ditinjau kembali lebih dari sekali yakni jika ada putusan yang bertentangan satu dengan lain. Misalnya, penggugat menang di pengadilan tata usaha negara (PTUN), tetapi kalah di ranah perdata sehingga tidak bisa dieksekusi.

Lalu bagaimana dengan kasus Ahok?

“Kalau itu sudah masuk masalah substansi, kami tidak bisa berpendapat,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengajukan PK atas vonis perkaranya ke MA pada 2 Februari 2018. PK tersebut terkait vonis 2 tahun penjara dalam kasus penondaan agama yang dijatuhkan majelis hakim pada Mei 2017.

Dalam memori PK yang diajukan, Ahok membandingkan putusan hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dengan putusan hakim terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Vonis terhadap Buni Yani dianggap sebagai bukti baru (novum). PK yang diajukan kuasa hukum Ahok juga beralasan bahwa majelis hakim khilaf atau keliru dalam pengambilan keputusan lantaran saksi yang diajukan pihak Ahok ada yang tidak dipertimbangkan dan Ahok langsung ditahan.