//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Gara-gara Nyanyian Novanto, Hubungan PDIP-PD Kembali Memanas

Kemesraan Jokowi-AHY di Rampinas Partai Demokrat

Kemesraan Jokowi-AHY di Rampinas Partai Demokrat. (Tirto.id)

Anekainfounik.net. Setya Novanto memberikan kesaksian yang menyeret nama politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Pada persidangan itu, Novanto memang menyebut kedua nama tokoh PDIP menerima duit masing-masing USD 500 ribu. Namun, dalam reaksinya, PDIP justru menyerempet Partai Demokrat.

Nyanyian tersebut ternyata memanaskan kembali hubungan dua partai politik ini, Partai Demokrat (PD) dan PDIP. Keduanya meributkan soal masa lalu. Padahal, kedua partai tampak mesra saat forum Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional pada 10 Maret 2018. Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono mempersilakan Presiden Jokowi memukul gong pembukaan rapimnas saat itu.

Hubungan PDIP-PD memanas tatkala Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyerempet PD dalam pernyataannya yang membela Puan. Dia bermaksud menjelaskan PDIP pada era Presiden SBY bersikap sebagai oposisi. Maka PDIP merasa punya tanggung jawab moral menjelaskan duduk perkara PDIP dalam awal usulan e-KTP kala itu.

PDIP menunjuk hidung pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat, partai penguasa saat proyek e-KTP bergulir.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” kata Hasto dalam pernyataannya kemarin, dilansir anekainfounik.net dari Detikcom.

Mendengar ucapan Hasto, Partai Demokrat cepat bereaksi. Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik langsung balik menyerang PDIP. Serangan dilancarkan via lima poin pesan ke Hasto. Salah satunya pesan agar PDIP meniru Partai Demokrat yang tak melindungi kadernya ketika kader itu disangka terlibat korupsi.

“Tirulah teladan Partai Demokrat. Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus Korupsi,” kata Rachland.

Bahkan Rachland menasihati PDIP agar tak bikin bingung publik dengan pernyataan bodoh, tidak sombong, dan, “Kalau bisa, jangan musuhi partai lain. Belum tentu partaimu lebih baik atau lebih bagus. Jangan suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian.”

Hari berganti, ternyata reaksi Partai Demokrat makin menjadi-jadi. Kali ini sekretaris jenderal turun tangan menghadapi sekretaris jenderal juga. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan adalah orang yang dimaksud. Dia menilai Hasto main politik cuci tangan dengan pernyataan yang menggelikan.

“Pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK,” kata Hinca dalam keterangan tertulis pagi ini, Jumat (23/3/2018).

Peluang Koalisi Dukung Jokowi Buyar

Direktur Eksekutif lembaga survei Median, Rico Marbun menilai konflik bakal berpengaruh ke peluang dukungan Partai Demokrat ke pencapresan Joko Widodo (Jokowi). Padahal peluang ini baru saja terbuka di Rapat Pimpinan Nasional 10 Maret 2018 yang dihadiri Jokowi sendiri, tokoh PDIP.

“Ketegangan ini pasti akan berlanjut sampai penentuan capres-cawapres,” kata Rico Marbun memprediksi.

Selain itu, Rico memandang PDIP memang tak ingin partai lain menjadi mitra koalisi yang diuntungkan pada Pilpres 2024 kelak. Maksudnya, bila Jokowi terpilih lagi di 2019 maka Jokowi tak akan bisa maju ke Pilpres 2024 karena sudah dua periode masa jabatan. Otomatis yang berpeluang menjadi presiden selanjutnya adalah wakil presiden.

“Kalau kita bisa membaca, ada nuansa keterancaman dari masuknya figur AHY menjadi cawapres dari Pak Jokowi. Bayangkan juga kalau PDIP gagal lagi menempatkan figur yang bisa melanjutkan representasinya dari posisi cawapres di 2019-2024,” tutur Rico.

Rico memandang, PDIP punya kepentingan menempatkan calon wakil presidennya di sisi Jokowi supaya tahun 2024 menjadi Presiden RI. Padahal bila tercipta koalisi dengan Partai Demokrat, ada sosok AHY yang potensial mendampingi Jokowi.

Selain dengan PDIP, PD juga saling serang dengan Gerindra. Adalah Wasekjen PD Rachland Nashidik dan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade yang memanaskan suasana. Keduanya berbalas pantun, saling jual beli serangan

Panasnya suhu politik PD dengan PDIP dan Gerindra dewasa ini juga menguatkan peluang terciptanya poros ketiga yang tak mendukung Jokowi maupun Prabowo. Poros ketiga akan memunculkan capres baru, asalkan jumlah kursi mereka melebih ambang batas pencapresan.

“Bisa jadi poros ketiga, tergantung siapa parpol yang ditarik Partai Demokrat. Partai Demokrat dan PAN punya sejarah bersama, tapi itu tidak cukup. Dia harus ambil satu partai lagi,” kata Rico.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: